Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Peristiwa

Pjs Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Ditangkap Polisi

×

Pjs Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Ditangkap Polisi

Sebarkan artikel ini
Polres Metro Bekasi menetapkan DT (53) ASN pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa di Kabupaten Bekasi sebagai tersangka (poto:Ist).

CIKARANG- Polres Metro Bekasi menangkap dan menetapkan DT (53) seorang aparatur sipil negara (ASN) yang juga menjadi pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa di Kabupaten Bekasi sebagai tersangka.

Penangkapan dilakukan lantaran DT yang Pjs Kepala Desa diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan uang Pemerintah Desa.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Kanit Krimsus Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi, AKP Heru Erkahadi mengatakan DT diduga melakukan korupsi selama satu setengah tahun menjabat di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

DT melakukan korupsi keuangan desa pada tahun 2018 silam yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp348 juta.

”DT melakukan korupsi dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik APBN tahap II di Desa Karangharja,” kata Heru, Kamis (7/4/2022) kemarin.

Heru menjelaskan dana yang digunakan tersangka bersumber dari anggaran pembangunan fisik Rp900 juga.

Anggaran tersebut disebutkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

”Perbuatan pelaku tersebut berakibat kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Desa menjadi tidak terlaksana,” ungkapnya.

baca juga : https://bekasiguide.com/2022/04/07/insaf-balap-liar-pilih-balap-lari/

Sementara polisi juga telah memeriksa 24 saksi dan 3 saksi ahli dalam kasus tersebut. Polisi juga menyita sebanyak 19 barang bukti yang mayoritas merupakan dokumen pemberkasan, kuitansi dan rekening koran.

Atas perbuatannya tersangka DT disangkakan dengan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 8 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Dengan ancaman hukuman paling singkat 1 tahun atau paling lama 20 tahun penjara,” tukasnya. (bams)

Example 120x600
Peristiwa

“Terlihat bahwa dari hasil rekaman CCTV di lokasi kejadian bahwa benar motor korban telah dicuri oleh seorang perempuan di TKP dan pada saat itu berdasarkan hasil penyelidikan di lokasi kejadian terlihat adanya 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan hasil rekaman CCTV bahwa seorang pelaku perempuan yang mencuri sepeda motor milik korban,” ujar Kompol Sukadi kepada media pada Senin, 21 April 2025.