Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Sekretaris IV DPRD Kota Bekasi Sikapi Ribuan Paket Sembako untuk Buruh

×

Sekretaris IV DPRD Kota Bekasi Sikapi Ribuan Paket Sembako untuk Buruh

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Hj Evi Mafriningsianti. (poto.dok)

BEKASI-  Belum tersalurkannya ribuan paket sembako bantuan sosial dari pemerintah pusat untuk para pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) lantaran pandemi Covid 19. Ditanggapi serius oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Hj Evi Mafriningsianti, mengatakan, sepertinya ada persoalan proses data awal pengajuan permohonan sembako tersebut yang diajukan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Kita akan panggil Kadisnaker ke Komisi IV agar menjelaskan soal ribuan paket sembako tersebut,” kata Evi, anggota Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi ini pada Sabtu, 08 Agustus 2020.

“Iya memang prosedur penerima bansos harus menyiapkan sejumlah prasyarat sama halnya dengan penerima bansos lain (baik yg di pusat, propinsi dan kota) harus ada KTP dan KK,” tambahnya.

Sekadar diinformasikan, pemberitaan terkait bansos permohonan Disnaker ini untuk buruh yang terkena PHK berjumlah 1888 paket ramai di pemberitaan lantaran diduga belum disalurkan sudah lebih dari sebulan.

Untuk diketahui, Kepala Disnaker Kota Bekasi Ika Indah Yarti mengaku telah melakukan rapat koordinasi dengan serikat pekerja dan menyepakati masing-masing serikat pekerja akan mengajukan anggotanya yang kena PHK. (bam/adv)

Example 120x600
Politik

“Sebanyak 117.622 suara yang disertai dengan fotocopi KTP warga Kota Bekasi yang harus diserahkan ke kami sebagai bentuk dukungan maju dari jalur perorangan,” jelas Ali saat ditemui di kantornya, Selasa 23 April 2024.

Politik

“Urbanisasi itu ‘kan aktivitas rutin tiap tahun. Dan itu merupakan salah satu hak warga negara Indonesia untuk bisa tinggal dimana pun, salah satunya Kota Bekasi. Kita tidak bisa dan tidak boleh mencegah itu,” ujar Syaifuddaulah kepada awak media, Jumat 19 April 2024.