BEKASI- Proses penempatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Bekasi berbuah getir dan pahit buat 2 fraksi. Proses pemilihan yang berlandaskan musyawarah mufakat tersebut meninggalkan Golkar dan Gerindra yang secara proporsional mendapatkan jatah pimpinan Komisi di DPRD Kota Bekasi.
Dari empat komisi AKD di DPRD komposisi AKD di dominasi PDIP, PKS, PAN dan Demokrat. Untuk komisi 1 Ketua komisi diisi oleh Abdul Rozak dari Demokrat Sekretaris Syaifudaullah dari PKS dan Wakil Ketua Aminah dari PAN.
Sedangkan untuk Komisi 2 Ketua Komisi diisi PDIP (Arief), Sekretaris Demokrat Sodikin dan Wakil Ketua PKS. Untuk komisi 3 ketua komisi diisi oleh PAN (Abdul Muin Hafied), Sekretaris PDIP (Nuryadi Darmawan), Wakil Ketua Gerindra (Puspayani).
Adapun Komisi 4 ketua diisi oleh PKS (Sardi Effendi), Sekretaris PAN (Evi Mafriningsianti) Wakil Ketua PDIP (Rudi).
Adapun Badan Pembuat Peraturan Daerah Bampeperda diisi oleh PDIP dan Badan Kehormatan Dewan Diisi oleh PKS.
Menanggapi hal tersebut, salah satu anggota Fraksi Golkar Sholihin mengaku tidak terima dengan hasil pemilihan AKD yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
“Ini tidak sesuai kesepakatan awal, ada pemufakatan yang melanggar kesepakatan,” ucap Sholihin.
Sementara itu ketua Fraksi Golkar Dariyanto menambahkan dirinya mengaku hal ini biasa terjadi dalam politik. Namun begitu dirinya menegaskan dalam politik seharusnya mengedepankan etika politik.
“Ya mau gimana lagi, inilah politik. Namun begitu harus ada etika politiknya,” ucap Dariyanto.
Melihat kondisi seperti ini ada dugaan ada permainan yang dilakukan oleh 4 partai yaitu PDIP, PKS, PAN dan Demokrat yang bermanuver dan meninggalkan Golkar untuk tidak mendapatkan jatah komisi di AKD.
Dan melihat komposisi ini terlihat betul bahwa pemerintahan Kota Bekasi kedepan ada keseimbangan antara eksekutif dengan legislatif. Dan terkesan saat ini legislatif lebih dominan (legislatif power). (TIM)
