BEKASI- DPD PKS Kota Bekasi mengumumkan sosok ketua DPRD Kota Bekasi dan Ketua Fraksi DPRD Kota Bekasi periode 2019 – 2024. Melalui surat keputusan DPW PKS Jawa Barat Nomor 076/SKEP/AJ-PKS/1440 Tentang Pimpinan Dewan, Alat Kelengkapan Dewan, dan Pimpinan Fraksi DPRD Kota Bekasi Periode 2019 – 2024.
Dalam surat yang ditandatangani ketua DPW PKS Jawa Barat Ahmad Syaikhu menyebutkan nama Choiruman Juwono Putro sebagai ketua DPRD dan Drajad Kardono sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi.
Terkait hal ini Ketua Umum DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara mengatakan proses penentuan ketua DPRD dan Ketua Fraksi PKS merupakan ranahnya dari DPW PKS Jawa Barat. Namun demikian, sebelum muncul nama Choiruman sebagai ketua DPRD yang ditetapkan DPW. DPD PKS Kota Bekasi menyodorkan dua nama untuk diseleksi oleh DPW PKS Jawa Barat.
“Tugas DPD menyerahkan dua nama ke DPW dan kemudian DPW berkoordinasi dengan DPP sebelum menetapkan Ketua DPRD,” ucap pria yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019 – 2024 ini.
Masih menurut Herkos, dua nama yang disodorkan DPD PKS Kota Bekasi kepada DPW yaitu Syaifudallah Anggota DPRD terpilih 2019 – 2024 Daerah Pemilihan Pondokgede dan Pondokmelati dan satu lagi Choiruman Juwono Putro Incument dari Dapil yang sama dengan Syaifudallah.
Untuk penilaian sosok ketua DPRD, lanjut Heri ada beberapa pertimbangan diantaranya memiliki integritas, profesionalitas, incumbent kemampuan berkomunikasi dengan semua elemen.
“Karena kami adalah partai kader dan dakwah, tentunya memiliki kriteria untuk sosok pimpinan dewan,”paparnya.
Sementara itu Choiruman sendiri mengaku dirinya adalah kepanjangtanganan partai. Dan terkait kebijakan maupun persoalan dan sikap politik yang akan diambil dirinya akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Partai.
“Ketua dan Fraksi merupakan kebijakan partai dan kepanjangan tangan di konsultasikan dan arahan langsung dari DPD,” jelasnya.
Pria yang saat ini menjabat ketua komisi 1 ini pun menegaskan bahwa periode DPRD kedepan adalah reposisi dan revitalisasi.
“Sehingga dengan itu ada peningkatan pelayanan publik serta peningkatan daya saing daerah,” jelasnya. (MAN)
