“Misalkan bicara efisiensi kantor, AC dimatikan itu bisa. Tapi pelayanan masyarakat sulit kalau dikerjakan dari rumah. Ada beberapa bidang yang mungkin bisa, tapi tidak semua,” ujarnya dikutip bekasiguide.com, Rabu, 19 November 2025.
Politik
Gunung Sampah Jadi Sorotan, Ketua DPRD Tekankan Kebijakan Lingkungan yang Lebih Serius
“Penanaman pohon ini bekal kita. Ini bukan acara seremonial. Lingkungan di sekitar TPST sudah lama butuh pemulihan,” tegas Sardi dikutip bekasiguide.com, Rabu, 19 November 2025.
Bapemperda DPRD Kota Bekasi Targetkan Rampungkan 11 Raperda Selama 2025
“Secara keseluruhan dari 11 Raperda yang diusulkan, sudah sembilan Raperda diselesaikan menjadi Perda,” kata Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi, Dariyanto, Rabu, 19 November 2025.
Yenny Kristianti Sebut Relawan Jokowi di Bekasi Login ke PSI
“Ini bukan hanya Kota Bekasi saja, tapi juga Kabupaten Bekasi. Saya memfasilitasi bapak-bapak Relawan Jokowi untuk hadir dan bertemu dengan Bang Bestari supaya beliau bisa memberikan motivasi ke depannya,” ujar Yenny kepada wartawan termasuk bekasiguide.com di salah satu rumah makan di Jakasampurna, Bekasi Barat, Rabu, 19 November 2025.
Relawan Jokowi Merapat ke PSI, Bestari: Patron Kami Jelas, Pak Jokowi
“Hari ini kami memenuhi undangan teman-teman di Kota Bekasi untuk mendengar aspirasi para relawan Pak Jokowi yang menyatakan akan bergabung dan mendukung PSI ke depan,” kata Bestari dikutip awak media termasuk bekasiguide.com di Bekasi pada Rabu, 19 November 2025.
Ketua Komisi III DPRD Soroti Penyertaan Modal BUMD yang Dinilai Belum Produktif
“Lantaran sementara ini kan sudah banyak penyertaan modal yang diberikan kepada BUMD dan kita akan memonitor itu. Kita berharap di tahun 2026 ini BUMD mensupport PAD,” ujarnya dikutip pada Selasa, 18 November 2025.
Ketua Komisi II DPRD Soroti Enam Kewajiban Pemkot Bekasi dalam Proyek PSEL
“Secara normatif, kami mendukung,” ujar Latu dikutip bekasiguide.com, Senin, 17 November 2025.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Wanti-Wanti Soal Pengadaan Lahan: Soroti Potensi Kongkalikong hingga Risiko Hukum
“Banyak pejabat yang terjebak kasus hukum karena pengadaan lahan. Kalau perencanaannya jelas, masuk dalam renja, ada DED, dan proses pembeliannya transparan tanpa cawe-cawe, silakan saja. Tapi kalau ada kongkalikong, harga dimarkup, atau pembagian di bawah tangan, itu jadi masalah,” tegas Latu dikutip bekasiguide.com, Senin, 17 November 2025.
Bambang Purwanto Dorong Pengadaan Fasos-Fasum untuk Perkampungan
“Warga di wilayah perkampungan perlu memiliki lahan bersama untuk kepentingan publik. Pemerintah bisa membeli lahan yang tidak produktif dan menjadikannya fasos atau fasum. Targetnya bisa direalisasikan pada 2027 mendatang,” ujarnya, Senin, 17 November 2025.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.

