Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Jibang Minta BPKAD Inventarisir Aset Daerah

×

Jibang Minta BPKAD Inventarisir Aset Daerah

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Bambang Supriadi

BEKASI- Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Bambang Supriadi meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menginventarisir aset-aset Kota Bekasi.

Pasalnya, Bambang menilai, Kota Bekasi memiliki banyak sekali asset yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Saya dengar, banyak sekali aset-aset kita. Tapi kasusnya, banyak aset kabupaten yang di klaim kota, begitu pun sebaliknya. Nah, BPKAD dalam hal ini kudu bertanggungjawab soal hal ini. Mereka harus menginventarisir, mana yang punya kota dan kabupaten,” ujar Bambang, Jumat (15/07/2022).

Sebagai anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, ia menginginkan adanya kejelasan antara aset milik Kota Bekasi dengan aset Kabupaten Bekasi. Ia tidak ingin adanya pengklaiman soal aset tersebut.

“Saya mau adalah, mana sejatinya aset kota, dan mana sejatinya aset kabupaten. Jangan saling klaim,” tegas pria yang akrab disapa Bang Jibang (Haji Bambang).

Selanjutnya, ia juga meminta kepada BPKAD untuk mempertanggungjawabkan soal aset, baik itu yang bentuk fasilitas sosial (fasos) maupun fasilitas umum (fasum).

“Ada berapa ratus hektar fasos fasum yang kita punya ? Dan, berapa hektar yang sudah dipergunakan ? Nah, ini mekanismenya seperti apa ? Karna selama ini memang, banyak aset digunakan untuk tempat ibadah, karna itu sudah sewajarnya,” paparnya.

Bambang menilai, masih ada sejumlah aset fasos fasum yang belum digunakan sebagaimana mestinya. Padahal menurutnya, jika BPKAD bisa memanfaatkan hal itu dengan baik dan benar, akan ada hal positif yang dihasilkan.

“Nah, BPKAD juga harus punya terobosan untuk mengelola atau memanfaatkan fasos fasum lain yang belum tergunakan. Kan itu bisa jadi salah satu yang nantinya bisa menambah PAD kita,” pungkasnya.(Adhikarya/Setwan)

Example 120x600
Politik

“Ada Jalan Alinda dan Jalan Perjuangan yang saat ini tengah dikerjakan. Tentu akan banyak pengendara yang dialihkan ke jalur alternatif lain. Saya mendorong agar Dinas Perhubungan melakukan pemantauan di beberapa titik yang berpotensi menjadi pusat kemacetan,” ujar Kamil.

Politik

“Kami tegaskan bahwa dana itu bukan hibah. Tetapi belanja uang untuk kegiatan di lingkungan warga. Bahkan akan diutamakan bagi RT yang mampu menggerakkan masyarakat, terutama dalam upaya pengurangan sampah,” jelas Murfati dalam rapat dengar pendapat bersama Pemkot Bekasi dan seluruh camat, Kamis, 02 Oktober 2025.