Mayoritas Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi menolak keputusan DPP yang menunjuk Nawal Husni sebagai pelaksana tugas (Plt) menggantikan H. Sholihin. Penolakan ini memicu ancaman pengunduran diri massal dari tingkat kecamatan.
Sebanyak 12 ketua PAC menyatakan siap mundur dari kepengurusan jika surat keputusan (SK) penunjukan Plt tersebut tetap diberlakukan. Sikap tegas itu disampaikan sebagai bentuk protes terhadap keputusan yang dinilai tidak sesuai aturan internal partai.
Ketua PAC Bekasi Barat, Nasir, mengungkapkan kekecewaannya terhadap langkah DPP. Ia menilai penunjukan Plt tidak memiliki dasar kuat karena masa jabatan H. Sholihin masih berlaku hingga November 2026.
“Kami semua dari PAC sudah sepakat. Jika Plt tetap diberlakukan, kami tegas akan mengundurkan diri,” ujar Nasir usai musyawarah kepada wartawan termasuk bekasiguide.com, Minggu 12 April 2026.
Nasir juga menyoroti kejanggalan dalam SK yang diterbitkan DPP, khususnya terkait legalitas tanda tangan. Menurutnya, dokumen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu maupun AD/ART partai.
“Seharusnya ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen. Tapi ini justru Wakil Sekjen, tanpa ada musyawarah dengan DPC Kota Bekasi,” katanya.
Tak hanya mengancam mundur, para pengurus PAC juga berencana menempuh jalur hukum. Mereka akan menggugat SK penunjukan Plt ke pengadilan dengan harapan keputusan tersebut dapat dibatalkan.
“Kami bersama DPC akan melakukan gugatan. Harapan kami SK itu dicabut, karena ini menyangkut marwah partai,” tegas Nasir.
Di tengah konflik internal tersebut, Nasir berharap soliditas dan persaudaraan di tubuh PPP tetap terjaga. Namun ia menegaskan, konsolidasi di tingkat PAC akan lumpuh jika aspirasi mereka terus diabaikan.
“Kalau DPP tetap bersikeras, kami akan mundur dari kepengurusan di 12 kecamatan,” pungkasnya.
