Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

DPRD Kota Bekasi Tetapkan APBD 2026 Rp6,7 Triliun, Segera Diajukan ke Gubernur Jabar

×

DPRD Kota Bekasi Tetapkan APBD 2026 Rp6,7 Triliun, Segera Diajukan ke Gubernur Jabar

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi.

DPRD Kota Bekasi bersama Pemerintah Kota Bekasi resmi menyepakati struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dengan nilai total Rp6,7 triliun. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, seusai rapat paripurna pada Kamis (27/11/2025).

Sardi menjelaskan, komposisi APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,2 triliun dan dana transfer sekitar Rp2,5 triliun.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Hari ini penetapan kesepakatan APBD 2026. Totalnya Rp6,7 triliun; PAD Rp4,2 triliun dan dana transfer sekitar Rp2,5 triliun,” ujarnya dikutip bekasiguide.com pada Kamis 27 November 2025.

Ia menegaskan DPRD telah menyetujui dokumen kesepakatan tersebut dan meminta agar segera dikirimkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk proses evaluasi.

“Dokumen ini mesti segera disampaikan ke Gubernur Jawa Barat untuk diawasi terkait APBD 2026,” kata Sardi. (ADV Setwan)

Example 120x600
Politik

“Saya tentu saja mendukung beliau, saudara Lukman Hakim atau Bang Alex menjadi ketua PAN Kota Bekasi. Karena kenal dari kecil, satu sekolah bahkan satu kelas. Jadi saya tahu betul sifatnya, sepak terjangnya. Dan saya yakin beliau layak dan pas untuk memimpin PAN Kota Bekasi,” ujarnya dikutip bekasiguide.com pada Jumat 05 Desember 2025.

Politik

“Dengan segala kerendahan hati, kegiatan Pesona Nusantara Bekasi Keren yang sedianya diselenggarakan pekan ini resmi ditunda hingga waktu yang akan diinformasikan kembali. Keputusan ini kami ambil sebagai bentuk keprihatinan dan empati terhadap saudara-saudara kita di beberapa wilayah tanah air yang sedang menghadapi musibah,” tulis Tri Adhianto dikutip bekasiguide.com, Kamis 04 Desember 2025.

Politik

“Kita minta rincian real dari penggunaan pemodalan yang diberikan pemerintah kota. Kita akan rapat ulang dengan BUMD terkait untuk melihat secara detail penggunaan Rp5 miliar ini. Jika mereka tidak mampu memberikan rincian nilai tersebut, bukan tidak mungkin kita cancel penyertaan modal tahun berikutnya,” tegas Arif kepada wartawan termasuk bekasiguide.com, Kamis 04 Desember 2025.

Politik

“Polemik camat Medan Satria ini jelas menunjukkan ada yang tidak beres dalam proses rotasi-mutasi. Wali kota harus bertanggung jawab karena keputusan pengangkatan pejabat berada di tangan kepala daerah. Tidak boleh rekam jejak berat seperti kasus narkoba terlewat begitu saja,” ujar Kamil dikutip bekasiguide.com, Rabu 03 Desember 2025.