Pencabutan layanan Wi-Fi gratis di berbagai ruang publik Kota Bekasi mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra. Ia mengaku kaget karena kebijakan itu muncul tiba-tiba tanpa penjelasan terlebih dahulu kepada Komisi I yang menjadi mitra kerja Diskominfo.
“Kebetulan saya ini anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi. Soal pencabutan Wi-Fi gratis, tentu kami akan panggil Diskominfo. Kami juga sempat kaget, tiba-tiba eksekutif mencabut layanan tanpa koordinasi,” ucap Sarwin usai menggelar Reses III Tahun Anggaran 2025 DPRD Kota Bekasi pada Minggu malam, 9 November 2025.
Sarwin menyebut ada informasi yang disampaikan salah satu RW terkait dugaan pengalihan anggaran akibat program Rp100 juta per RW. Namun ia menegaskan, klarifikasi langsung dari Diskominfo tetap diperlukan.
“Tadi ada keterangan dari Pak RW, katanya anggaran dialihkan karena program 100 juta per RW. Makanya kita akan bersurat ke Diskominfo untuk meminta penjelasan resmi kenapa Wi-Fi gratis ini dicabut,” ujarnya.
Menurutnya, program yang terbukti bermanfaat bagi masyarakat seharusnya dipertahankan. Layanan Wi-Fi gratis telah membantu banyak warga, terutama di wilayah padat yang mengandalkan akses internet publik untuk kebutuhan belajar, kerja, dan layanan digital.
“Ada anggapan Wi-Fi gratis disalahgunakan. Ya mungkin saja, tetapi itu perlu diatasi, bukan dicabut begitu saja. Karena Komisi I juga tidak dapat info resmi. Saya malah tahunya dari media,” ungkapnya.
Sarwin yang juga Ketua Fraksi Golkar Solidaritas DPRD Kota Bekasi menegaskan bahwa kebijakan publik harus berpihak pada warga, bukan menambah beban di tengah kebutuhan internet yang makin penting.
“Program yang bermanfaat itu harusnya ditambah. Manfaat Wi-Fi gratis ini besar dan langsung dirasakan warga Kota Bekasi,” tutup Sarwin.
