Memasuki tahun 2025, tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara, bukannya semakin ringan tetapi semakin kompleks. Triple gap di atas perlu diminimalisasi agar tidak menjadi batu sandungan pencapaian indikator ekonomi makro dan target pembangunan yang sudah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) dan APBN.
Dalam menyelesaikanpersoalan institutional gap, pemerintah perlu mengidentifikasi kembali regulasi yang masih tumpang tindih dan menghambat proses pembangunan serta memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi.
Persoalan mendasar yang masih dihadapi bangsa dan negara dalam menapak jalan kemajuan adalah masih lemahnya kualitas dan daya saing manusia (human capital gap).
Keinginan luhur Presiden Prabowo untuk menyediakan makanan bergizi gratis (MBG) perlu didukung dan diwujudkan. Program ini dijalankan melalui pemberian makanan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil serta menyusui.
Kebijakan ini diharapkan ke depan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM yang berdaya saing dan produktif.
Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan kondisi pekonomian (infrastructure gap), juga harus menjadi fokus dan perhatian pemerintah. Model pembangunan infrastruktur yang bersifat sporadis dan kurang perencanaan matang perlu ditinggalkan.
Dalam lima tahun ke depan, pemerintah perlu fokus membangun akses terhadap layanan infrastruktur berkualitas, terutama infrastruktur dasar maupun industri.
Keberadaan infrastruktur yang berkualitas dan merata mutlak diperlukan untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik, yang menjadi kunci penting untuk mendukung pertumbuhan industri manufaktur.
Adapun kebijakan reformasi struktural yang sudah dijalankan pada periode sebelumnya, perlu terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan. Hal ini penting untuk menjaga dan melanjutkan transformasi ekonomi yang sudah berjalan selama ini.
Bahkan mendorong akselerasi ekonomi lebih cepat, dengan cara memperluas kebijakan hilirisasi SDA secara merata, melakukan revitalisasi industri manufaktur dalam struktur perekonomian, memperbaiki iklim investasi secara menyeluruh, melakukan percepatan perkembangan industri halal, mengembangkan sektor pertanian dan ekonomi hijau serta pendalaman sektor keuangan.
Guna mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, pemerintah perlu mendapatkan kepercayaan publik yang luas (public trust). Presiden Prabowo telah menunjukkan keinginan yang kuat untuk mendengar aspirasi publik dan memperhatikan kondisi riil kehidupan masyarakat.
Kami mendukung dan memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang menetapkan tarif PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk barang dan jasa mewah. Sementara untuk barang dan jasa, selain tergolong barang mewah tidak ada kenaikan PPN, tetap berlaku seperti sekarang ini sebesar 11 persen.
Tahun 2025 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi bersama dalam menyelesaikan persoalan ekonomi bangsa.
Target pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo dalam era kepemimpinannya memang tidak mudah, tetapi dengan sinergi yang kuat akan menghasilkan energi positif seluruh elemen bangsa.
Tidak ada yang mustahil untuk dicapai, termasuk meraih pertumbuhan ekonomi tinggi. Sebagaimana gagasan Pak Sumitro dalam menapak jalan menuju kemajuan Indonesia.