Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Metropolitan

Pj Wali Kota Bekasi Penuhi Undangan Presiden RI di Gedung JCC DKI Jakarta

×

Pj Wali Kota Bekasi Penuhi Undangan Presiden RI di Gedung JCC DKI Jakarta

Sebarkan artikel ini

Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Gani Muhamad bersama Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah penuhi undangan Presiden RI di Gedungg JCC DKI Jakarta pada Senin, 08 Juli 2024 pagi.

Undangan tersebut meliputi Seluruh Pj Gubernur se-Indonesia, Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD se-Indonesia. dalam rangka pembahasan mengenai penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan seminar Nasional.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh BPK-RI dan dibuka langsung oleh Presiden RI. Ir. H. Joko widodo, yang dalam hal ini Presiden turut berpesan untuk dapat terus berbenah dan optimis pada kemajuan bangsa.

“Tentunya kita juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, sekaligus fleksibilitas dan selalu berorientasi pada hasil.” Ungkap Presiden RI.

Sejalan dengan perihal tersebut, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad juga optimis akan amanah yang diberikan dalam membangun Kota Bekasi, dengan tidak mengecualikan seluruh perangkat daerah untuk dapat bersinergi membangun Kota Bekasi yang maju dan lebih baik lagi.

“Tentunya kita sependapat dengan arahan pak Presiden, yang dimana kita harus tetap optimis dan terus berbenah, dalam menjalankan sistem Pemerintahan di Kota Bekasi ini,” ujarnya dikutip bekasiguide.com pada Senin, 08 Juli 2024.

“Dengan tidak mengecualikan seluruh perangkat Pemerintahan bersinergi menciptakan sistem Pemerintahan yang bersih dari Korupsi dan tepat guna dalam pengelolaan keuangan Negara,” Pungkas Gani Muhamad.

Example 120x600
Metropolitan

“Di DP3A kita memiliki tenaga pendamping khusus, konselor, pekerja sosial, psikolog gitu. Tapi memang kita dari segi ketenagaannya masih kurang, jadi sebenarnya kita ingin kalau ada kasus pelecehan ataupun KDRT bisa ditangani secepatnya. Tapi emang keterbatasan tenaga yang kita miliki harusnya cepat jadi tidak,” kata Titin dikutip Bekasiguide.com, Jumat 11 Juli 2025.