Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Pj. Wali Kota Tak Hadir, Sekretaris Komisi I DPRD Walkout dari Rapat

×

Pj. Wali Kota Tak Hadir, Sekretaris Komisi I DPRD Walkout dari Rapat

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Komisi I DPRD Koa Bekasi, Nuryadi Dharmawan. (Poto: dok)

Sekretaris Komisi I DPRD Koa Bekasi, Nuryadi Dharmawan asal Fraksi PDI Perjuangan menggunakan hak politiknya dengan melakukan aksi walkout ruang Komisi I DPRD Kota Bekasi saat mengikuti rapat internal dengan sejumlah pemangku jabatan di Pemkot Bekasi.

Kepada awak media, pria yang akrab disapa Enung tersebut menegaskan, ketidakhadiran Pj. Wali Kota untuk diundang rapat dengan Komisi I Kota Bekasi, telah menimbulkan kekecewaan.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Alasannya Pj. Wali Kota dipanggil Mendagri hari ini. Dan, ini bukan sekali atau dua kali, tapi sudah tiga kali Pj. Wali Kota tidak hadir saat Komisi I DPRD mengundang rapat. Saya menggunakan hak politik saya meninggalkan ruang rapat,” jelas Enung, Kamis 21 Maret 2024.

Sambung dia, dengan mendelegasikan rapat ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, tidak semua hal bisa dijawab.

“Tidak semua hal bisa dijawab oleh Sekda Kota Bekasi, karena saat ini pimpinan di Kota Bekasi adalah Pj. Wali Kota,” paparnya.

Selain itu, dirinya juga akan mengkomunikasikan hal tersebut dengan fraksinya dan anggota Komisi I lainnya terkait usulan hak angket terhadap Pj. Wali Kota yang dianggap tidak bisa menjalin hubungan dengan wakil rakyat di DPRD.

“Bukan hanya itu saja rencana hak angket nantinya kami usulkan. Ada sejumlah temuan-temuan yang juga bisa mendukung hal tersebut untuk digulirkan,” katanya.

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.