Beranda Politik APK Belum Dimusnahkan, Bawaslu Akui Masih Berkoordinasi Dengan Pemda

APK Belum Dimusnahkan, Bawaslu Akui Masih Berkoordinasi Dengan Pemda

admin1 min baca

2024-02-16

Bawaslu Kota Bekasi, menegaskan bahwa pihaknya masih berkoordinasi dengan Pemkot Bekasi terkait pemusnahan Alat Peraga Kampanye (APK) yang ditertibkan pada masa tenang kemarin.

Kordiv Pelanggaran Data Dan Informasi Bawaslu Kota Bekasi, Muhammad Sodikin menuturkan, terkait pemusnahan APK, pihaknya masih mengkoordinasikannya dengan Pemkot Bekasi.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan

“Koordinasi masih terus kami lakukan, apakah nantinya APK tersebut akan dimusnahkan dengan cara dibakar atau seperti apa, Bawaslu Kota Bekasi masih menunggu arahan dari Pemkot Bekasi,” tutur Sodikin, Jumat 16 Februari 2024.

Diakui Sodikin, hal ini dilakukan karena keterbatasan personil Bawaslu Kota Bekasi dalam menangani atau memusnahkan APK tersebut.

“Saat ini APK-nya memang masih berada dimasing-masing Kecamatan dan Mako Satpol PP Kota Bekasi, dan dalam waktu dekat ini akan kami eksekusi,” paparnya.

Sodikin juga tidak memungkiri bahwa keberadaan APK tersebut bisa mengganggu pemandangan warga ketika datang ke kantor-kantor Kecamatan untuk melakukan pengurusan dokumen mereka.

“Maka dari itu, secepatnya akan kami eksekusi dan komunikasi dengan pihak Pemkot Bekasi terus kami intensifkan,” pungkas Sodikin.

Diduga Tidak Netral, Oknum Komisioner KPU dan PPK di Kota Bekasi Dilaporkan ke DKPP

Politik2024-12-06

”Kami Generasi Solidaritas Indonesia (Gensi) didampingi oleh Ormas GRIB Jaya Kota Bekasi hari ini melaporkan ke DKPP dugaan money politik yang dilakukan oleh oknum anggota KPUD Kota Bekasi dan Anggota PPK Kec. Pondok Melati. Apapun yang menciderai proses demokrasi Pilkada di Kota Bekasi tidak bisa dibiarkan, apalagi ini diduga dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara pemilu, yang secara kotor malah bermain untuk mendukung paslon tertentu dan jelas-jelas ini melanggar etik dan perlu disikapi oleh DKPP,” ujar Ketua Generasi Solidaritas Indonesia (Gensi), Garisah Idharul Haq, usai melakukan pelaporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di DKPP, Jakarta, Jumat, 06 Desember 2024.

Saksi Paslon 01 Tak Tanda Tangani Surat Rekapitulasi Pilkada 2024, Ini Alasannya

Politik2024-12-062024-12-06

“Jadi intinya adalah kita tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena penyelenggara yang kemudian bermain, melakukan money politik,” kata Irwan dikutip Bekasiguide.com, Jumat 6 Desember 2024.

KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada, Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe Raih Suara Terbanyak

Politik2024-12-06

“Tadi seperti yang dibacakan, untuk perolehan suara terbanyak paslon nomor urut 03, lalu diurut kedua paslon nomor 01 dan urutan ketiga paslon nomor urut 02,” kata Eli, Jumat 6 Desember 2024.

Dugaan Money Politik Arahkan Pilih Paslon 03, Oknum Anggota KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Politik2024-12-05

“Hari ini kami laporkan AF karena diduga lakukan money politik. Alhamdulillah laporan kami diterima oleh Bawaslu,” ujar Saipulloh dikutip bekasiguide.com pada Kamis, 05 Desember 2024.

Rapat Pleno KPU Kota Bekasi Tuntaskan Rekapitulasi 9 Kecamatan Sore Ini

Politik2024-12-05

“Alhamdulillah semua berjalan baik dan lancar dengan segala dinamika, serta catatan-catatan yang disampaikan oleh para pihak, baik itu Bawaslu dan saksi semua bisa kita tindaklanjuti,” ungkap Ali Syaifa, Kamis, 05 Desember 2024.

Bawaslu Kota Bekasi Diminta Profesional Tangani Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada

Politik2024-12-042024-12-04

“Penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu itu harus responsif terhadap laporan apapun. Sikap responsif terhadap laporan masyarakat itu menjadi bagian tanggung jawab pada kualitas demokrasi yang diselenggarakan oleh bangsa kita,” tegas Abdul Khoir, Rabu, 04 Desember 2024.

Baca Juga