Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Pemilu 2024, Bawaslu Kota Bekasi Butuh 7.078 Pengawas TPS

×

Pemilu 2024, Bawaslu Kota Bekasi Butuh 7.078 Pengawas TPS

Sebarkan artikel ini

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi membutuhkan sebanyak 7.078 pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan pemilu 2024 mendatang.

Kordiv SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Kota Bekasi, Basan Saiful Nurdin mengatakan, perekrutan pengawas TPS disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Menyesesuaikan jumlah TPS yang ada untuk perekretuan pengawas TPS-nya,” ujar Basan, Selasa 26 Desember 2023.

Dijelaskannya, untuk proses perekrutan sendiri dilaksanakan pada 2 Januari 2024 mendatang dengan melalui beberapa tahapan yang harus dilalui.

“Proses perekrutannya dimulai pada 2 Januari 2024 mendatang,” paparnya singkat.

Sedangkan untuk tugas utama pengawas TPS sendiri meliputi, mengawasi proses dari pergeseran logistik dari gudang logistik PPK atau PPS ke TPS masing-masing, kemudian mengawasi prosesi pungut hitung sampai dengan mendapatkan form C1 dan mengawasi pergeseran dari TPS ke PPS.

“Ada beberapa tugas yang menjadi tanggungjawab mereka saat menjadi pengawas TPS yang wajib dijalankan,” terangnya.

Example 120x600
Politik

“Saya tentu saja mendukung beliau, saudara Lukman Hakim atau Bang Alex menjadi ketua PAN Kota Bekasi. Karena kenal dari kecil, satu sekolah bahkan satu kelas. Jadi saya tahu betul sifatnya, sepak terjangnya. Dan saya yakin beliau layak dan pas untuk memimpin PAN Kota Bekasi,” ujarnya dikutip bekasiguide.com pada Jumat 05 Desember 2025.

Politik

“Dengan segala kerendahan hati, kegiatan Pesona Nusantara Bekasi Keren yang sedianya diselenggarakan pekan ini resmi ditunda hingga waktu yang akan diinformasikan kembali. Keputusan ini kami ambil sebagai bentuk keprihatinan dan empati terhadap saudara-saudara kita di beberapa wilayah tanah air yang sedang menghadapi musibah,” tulis Tri Adhianto dikutip bekasiguide.com, Kamis 04 Desember 2025.

Politik

“Kita minta rincian real dari penggunaan pemodalan yang diberikan pemerintah kota. Kita akan rapat ulang dengan BUMD terkait untuk melihat secara detail penggunaan Rp5 miliar ini. Jika mereka tidak mampu memberikan rincian nilai tersebut, bukan tidak mungkin kita cancel penyertaan modal tahun berikutnya,” tegas Arif kepada wartawan termasuk bekasiguide.com, Kamis 04 Desember 2025.

Politik

“Polemik camat Medan Satria ini jelas menunjukkan ada yang tidak beres dalam proses rotasi-mutasi. Wali kota harus bertanggung jawab karena keputusan pengangkatan pejabat berada di tangan kepala daerah. Tidak boleh rekam jejak berat seperti kasus narkoba terlewat begitu saja,” ujar Kamil dikutip bekasiguide.com, Rabu 03 Desember 2025.