Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Ini Penjelasan KPU Terkait Hak Pilih PDM

×

Ini Penjelasan KPU Terkait Hak Pilih PDM

Sebarkan artikel ini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi menegaskan bahwa Penyandang Disabilitas Mental (PDM) memiliki hak pilih. Namun, mereka dilihat dari tingkatan PDM yang dideritanya.

Dari penuturan Divisi Data dan Informasi KPU Kota Bekasi, Faris Ismu Amir, setiap warga negara memiliki hak pilih, termasuk PDM ini.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Kalau berdasarkan peraturan yang ada, mereka memiliki hak pilih,” ujar pria yang akrab disapa Ais tersebut, Selasa 19 Desember 2023.

Lebih lanjut ia mengatakan, bagi para penyandang PDM ini, memang tidak bisa dipaksakan harus memberikan hak pilihnya.

“Ketika mereka tidak stabil, pasti mereka tidak bisa memberikan hak piklihnya, begitu pula jika mereka dinyatakan sembuh, maka harus ada keterangan yang menguatkan mereka sudah sembuh dan bisa memilih,” ungkapnya.

Hanya saja, mereka bisa memberikan hak pilih ketika dokter menyatakan para penderita PDM ini sudah sembuh. Jadi, ada putusan-putusan tertentu terkait hal tersebut.

“Kalau pun mereka datang ke TPS dengan cara dikawal, nantinya ada kesan diskriminasi. Dan yang pasti terkait hal tersebut harus ada putusan yang menguatkannya,” katanya.

Saat dikonfirmasi data PDM tersebut, Ais mengatakan, pihaknya masih melakukan pendataan dan yang perlu diketahui bahwa PDM ini juga memiliki kriteria sendiri, seperti warna merah, kuning dan hijau.

“Jadi, merah itu belum sembuh, kuning sudah mulai sembuh dan hijau sudah sembuh total PDM-nya,” Pungkas Ais

Example 120x600
Politik

“Polemik camat Medan Satria ini jelas menunjukkan ada yang tidak beres dalam proses rotasi-mutasi. Wali kota harus bertanggung jawab karena keputusan pengangkatan pejabat berada di tangan kepala daerah. Tidak boleh rekam jejak berat seperti kasus narkoba terlewat begitu saja,” ujar Kamil dikutip bekasiguide.com, Rabu 03 Desember 2025.

Politik

“Hari ini masih banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa kuota itu sudah menjadi kebutuhan primer. Banyak anak tidak punya kuota, padahal internet itu sumber informasi. Karena saya turun langsung ke masyarakat, saya tahu ini masalah serius,” ujar Samuel kepada wartawan termasuk bekasiguide.com pada Rabu 03 Desember 2025.

Politik

“Rencana Pesona Nusantara Bekasi Keren ini harus dibatalkan! Saudara-saudara kita di Sumatera sedang berduka, kehilangan keluarga, rumah, dan harta benda lainnya. Ini sudah menjadi bencana nasional. Di saat pemerintah pusat dan daerah lain fokus memberikan bantuan, Kota Bekasi justru mau mengadakan pesta pora. Di mana empati kita?” tegas Latu Har Hary dalam keterangan resminya dikutip bekasiguide.com, Rabu 03 Desember 2025.

Politik

“Kita tidak pernah melarang sesuatu dan hal apapun. Tetapi sekali lagi kita menilai kejadian ini luar biasa. Menjadi perhatian banyak orang. Dan harapan kita juga dengan kejadian ini PDAM Tirta Patriot bisa bekerja lebih maksimal. Bisa meningkatkan lagi performa yang ada,” kata Daryanto.