Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Ini Penjelasan KPU Terkait Hak Pilih PDM

×

Ini Penjelasan KPU Terkait Hak Pilih PDM

Sebarkan artikel ini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi menegaskan bahwa Penyandang Disabilitas Mental (PDM) memiliki hak pilih. Namun, mereka dilihat dari tingkatan PDM yang dideritanya.

Dari penuturan Divisi Data dan Informasi KPU Kota Bekasi, Faris Ismu Amir, setiap warga negara memiliki hak pilih, termasuk PDM ini.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Kalau berdasarkan peraturan yang ada, mereka memiliki hak pilih,” ujar pria yang akrab disapa Ais tersebut, Selasa 19 Desember 2023.

Lebih lanjut ia mengatakan, bagi para penyandang PDM ini, memang tidak bisa dipaksakan harus memberikan hak pilihnya.

“Ketika mereka tidak stabil, pasti mereka tidak bisa memberikan hak piklihnya, begitu pula jika mereka dinyatakan sembuh, maka harus ada keterangan yang menguatkan mereka sudah sembuh dan bisa memilih,” ungkapnya.

Hanya saja, mereka bisa memberikan hak pilih ketika dokter menyatakan para penderita PDM ini sudah sembuh. Jadi, ada putusan-putusan tertentu terkait hal tersebut.

“Kalau pun mereka datang ke TPS dengan cara dikawal, nantinya ada kesan diskriminasi. Dan yang pasti terkait hal tersebut harus ada putusan yang menguatkannya,” katanya.

Saat dikonfirmasi data PDM tersebut, Ais mengatakan, pihaknya masih melakukan pendataan dan yang perlu diketahui bahwa PDM ini juga memiliki kriteria sendiri, seperti warna merah, kuning dan hijau.

“Jadi, merah itu belum sembuh, kuning sudah mulai sembuh dan hijau sudah sembuh total PDM-nya,” Pungkas Ais

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Politik

“Setelah selesai Muscab, tahapan berikutnya PKS Kota Bekasi akan melangsungkan Musyawarah Daerah (Musda) untuk kepengurusan DPD yang baru pada Agustus 2025 mendatang,” kata Heri Koswara dalan keterangannya kepada wartawan pada Minggu, 08 Juni 2025.