Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Legislator Minta Pemkot Fokus Tangani Kemacetan dan Banjir

×

Legislator Minta Pemkot Fokus Tangani Kemacetan dan Banjir

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Golkar, Uri Handayani. (poto: Istimewa)

Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Golkar, Uri Handayani meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi fokus kepada penanganan kemacetan serta banjir.

“Sebagai wakil rakyat, saya minta fokus kepada penanganan macet dan banjirnya,” ujar Uri saat dihubungi Bekasiguide.com, Sabtu, 18 November 2023.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Uri juga mengatakan, saat ini kemacetan di Kota Bekasi sebenarnya sudah dicarikan solusi penanganannya melalui pembangunan underpass, flyover hingga kepada pembukaan jalur-jalur alternatif.

Sehingga, berjalannya waktu, hal tersebut bisa diurai secara perlahan-lahan.

“Disaat Kota Bekasi dinahkodai oleh Rahmat Effendi, pembangunan underpass, flyover dan pembukaan jalur-jalur alternatifnya sudah dilakukan dan hal ini sebagai solusi kemacetan yang terjadi,” katanya.

Uri menegaskan, Kota Bekasi yang saat ini pembangunannya terus berjalan, sudah pasti banyak didatangi oleh warga diluar Kota Bekasi dan pastinya kemacetan juga tidak bisa dihindari.

Untuk itu, sebagai wakil rakyat, fokus kepada penanganan kemacetan ini bisa terus dilakukan, sebagai upaya memberikan perbaikan infrastruktur didalamnya.

“Sebagai kota barang dan jasa, dimana pembangunan didalamnya seperti stasiun kereta api, ketersediaan sarana transportasi darat yang memadai dengan seluruh fasilitas pendukungnya, menjadi bagian dalam mencarikan solusi dari kemacetan tersebut,” tutur anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi tersebut.

Selain kemacetan, Uri juga menaruh perhatiannya terhadap banjir yang kerap melanda Kota Bekasi. Menurut Uri, perbaikan drainase, mengedukasi warga yang berada bantaran kali untuk tidak membuang sampahnya ke kali.

Dan, penanganan aliran kali yang bukan hanya disatu titik saja, tetapi terkoneksi secara keseluruhan, juga harus menjadi fokus kerja bersama baik dari tataran di tingkat atas sampai ke bawah.

“Jangan hanya di tingkat atas yang mengerjakannya, tetapi di tingkat bawah sampai ke masyarakatnya juga harus turut serta membantu menanganinya,” tukasnya. (ADV Humas Sekwan)

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.