PT PLN (Persero) aktif menjalin kolaborasi pemanfaatan energi bersih melalui penandatanganan 28 kolaborasi dengan berbagai pihak dalam agenda tahunan The 11th EBTKE Conex 2023. Hal ini searah dengan misi perseroan untuk mendukung upaya pemerintah dalam transisi energi menuju _net zero emission_ (NZE) 2060.
Dari 28 kolaborasi, PLN menjalin kerja sama dengan 10 perusahaan untuk penyediaan layanan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada _rooftop_ dengan total kapasitas 187,97 Megawatt peak (MWp). Selain itu, PLN juga menyepakati _Power Purchase Agreement_ (PPA) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM), PLTS dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PTLSa) dengan total kapasitas 25,7 Megawatt (MW).
Tidak hanya itu, PLN juga meresmikan pengoperasian 4 PLTM yang berada di Sumatra dengan total kapasitas 30 MW. Lalu, PLN juga bekerja sama dengan tiga perusahaan yang menyerap _Renewable Energy Certificate_ (REC) dengan total kapasitas 200 gigawatt hour (GWh).
PLN juga menyepakati kerja sama untuk pengembangan EBT serta data centre di Batam. PLN juga melakukan kerja sama dengan Kementerian ESDM untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang transisi energi.
Guna mempercepat ekosistem kendaraan listrik, PLN juga menggandeng 4 perusahaan untuk pengembangan SPKLU dan penyediaan SPBKLU sekaligus Battery sebagai Pilot Project EV Marine.
Dalam pembukaan EBTKE Conex, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, target mencapai NZE 2060 butuh usaha ekstra dengan progam yang terencana dengan baik. Dalam hal ini, berbagai program transisi energi membutuhkan kolaborasi seluruh stakeholder yang ada dalam ekosistem energi baru terbarukan (EBT) di tanah air.
“Kita harus melakukan program transisi energi ini dengan memanfaatkan sumber-sumber EBT dalam negeri yang ternyata potensinya luar biasa besar. Semua bisa dimanfaatkan kalau kita membangun infrastruktur yang bisa menyalurkan semua potensinya,” ungkap Arifin dalam pembukaan ‘The 11th EBTKE Conex 2023’ dengan tema _From Commitment to Action: Safeguarding Energy Transition Towards Indonesia Net Zero Emissions_ 2060, di Tangerang (12/7).
Arifin menekankan pentingnya pengembangan teknologi terbaru guna memaksimalkan sumber-sumber EBT yang tersebar di berbagai tempat. Pemerintah mendukung penuh upaya ini melalui kebijakan-kebijakan yang memudahkan usaha di bidang EBT.
“Dream kita membangun jaringan koneksi antar pulau, agar potensi yang ada di pelosok-pelosok bisa dinikmati seluruh masyarakat dan industri. Kita punya sumber daya besar, mineral-mineral penting, yang kalau dimanfaatkan dengan teknologi yang tepat akan menjadi dukungan transisi energi dan menumbuhkan ekonomi,” tegas Arifin.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, pihaknya mengambil tindakan nyata untuk mengoptimalisasi kapasitas EBT yang telah ada dalam sistem PLN sekaligus membuka potensi-potensi pengembangan yang baru.
“PLN mengambil langkah agresif dalam pengembangan EBT di tanah air. Kita sudah petakan potensinya satu per satu dan kita kolaborasikan dengan stakeholder terkait agar transisi energi ini tidak hanya mampu menyediakan energi bersih tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Darmawan.
Di sisi lain, Ketua Masyarakat Energi Baru Terbarukan (METI), Wiluyo Kusdwiharto mengungkapkan, transisi energi membutuhkan upaya bersama agar tidak ada yang tertinggal dalam proses panjang ini. Melalui acara ini, METI ingin mendorong komitmen yang telah terjalin dari berbagai stakeholders menjadi aksi nyata pengembangan EBT.
“METI memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menjadi garda terdepan untuk perubahan dan transformasi menuju energi baru terbarukan. Dengan semangat yang sangat luar biasa dan komitmen pemerintah, kami yakin kita akan bisa menerjemahkan kolaborasi ini menjadi tindakan nyata,” ujar Wiluyo.
Dirinya menambahkan, percepatan transisi energi perlu dibarengi kolaborasi dari sektor publik maupun swasta. Terutama untuk pengembangan teknologi EBT dan penghentian penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan.
“Mari kita semua saling merangkul untuk mewujudkan ekosistem kerja sama yang lebih baik. Karena setiap pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan, organisasi masyarakat, hingga individu memiliki peran dalam membangun masa depan yang berkelanjutan,” jelasnya.
