BEKASI- Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Daradjat Kardono menyesalkan ketidakhadiran para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencari solusi penanganan banjir yang kerap melanda SDN VII Duren Jaya, Bekasi Timur.
Agenda resmi kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kota Bekasi dalam surat undangan yang di tanda tangani Ketua DPRD Kota Bekasi H. M. Saifuddaulah mengundang Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi.
Dua Dinas dimaksud hanya mengutus perwakilan pejabat setingkat Kepala Seksi maupun Kepala UPTD. Daradjat Kardono menilai, mereka yang hadir tidak memiliki kewenangan untuk pengambilan keputusan. Persoalan banjir yang kerap melanda SDN VII Duren Jaya dinilai sangat serius dan harus segera ada solusi.
“Kita menyesalkan untuk hal itu (kepada para pemangku kebijakan yang tidak bisa hadir), Mudah-mudahan ini bukan sebuah refleksi dari kurang perhatian dari pihak Pemerintah Kota terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi disini,” ucapnya pada Senin (26/12/2022).
Seharusnya kata dia, kehadiran para Kepala OPD amat sangat penting, sebagai langkah penyelesaian masalah banjir di SDN VII Duren Jaya. Terlebih, penyelesaian persoalan banjir ini, kata dia, untuk masa depan anak bangsa dan harus diperjuangkan.
“Kita juga menyesalkan dari pihak pihak terkait yang seyogyanya mereka seharusnya hadir, Karena ditangan tangan mereka lah pemangku kebijakan itu bisa kemudian mengambil sikap. Kita juga prihatin dari mereka yang datang hanya setingkat kepala seksi dan Kepala UPTD, saya kira ini menjadi sebuah catatan tersendiri buat kedua dinas dimaksud dan kita sangat sesalkan,” keluhnya
Daradjat menyatakan akan melakukan pemanggilan kepada Kepala kepala OPD terkait untuk menyelesaikan persoalan banjir di SDN VII Duren Jaya, Bekasi Timur.
“Ya mengingatkan, Karena memang kita melihat tidak ada kecukupan personel yang hadir khususnya mereka yang pengambil kebijakan. Tentu pasti akan menjadi sebuah catatan buat kita dan kita akan meminta klarifikasi kepada mereka untuk memastikan bahwasanya kebijakan-kebijakan ini harus ditindaklanjuti dengan baik,” tegasnya.
Sementara wakil rakyat tiga periode dari fraksi Demokrat, Haeri Parani meminta kepada Dinas Pendidikan, DBM SDA, Disperkimtan agar segera memiliki solusi yang konkret dalam persoalan banjir di SDN Durenjaya VII.
“Apakah bentuknya itu minimalisir banjir dengan kajian elevasi di sekitar lingkungan sekolah, atau bisa saja diperlukan renovasi total di SDN Durenjaya VII. Sudah tugas kami sebagai wakil rakyat untuk merespon apa yang terjadi dilingkungan,” ucap Haeri Parani.
Haeri pun ikut menyayangkan ketidakhadiran pejabat penggambil kebijakan yang ikut hadir dalam kunjungan ke SDN Durenjaya VII.
“Memang seharusnya yang hadir itu minimal Kabid di OPD terkait. Karena kami di Komisi 4 DPRD Kota Bekasi ingin solusi konkret dari OPD terkait,” jelasnya.
Pandangan lain diutarakan oleh Wakil Rakyat dari fraksi PDIP Rudy Heryansah. Menurutnya Dinas Pendidikan segera mendata sekolah yang memang membutuhkan proses renovasi untuk memperbaiki kondisi sekolah negeri di Kota Bekasi.
“Kami lihat di SDN Durenjaya VII memang memerlukan solusi tepat dalam hal penanganan banjir di Sekolah agar kegiatan belajar siswa tidak tergganggu. Adapun untuk renovasi masih banyak sekolah yang memiliki bangunan yang sudah tua seperti di SDN Pejuang dan SDN lainnya yang memang prioritas untuk diperbaiki,” bebernya.
Kepala SDN VII Durenjaya Amar Amaruzaman mengungkapkan, banjir memang selalu menjadi persoalan yang dialaminya saat hujan turun. Bahkan apabila banjir menggenangi sekolah, maka anak didiknya terpaksa harus belajar di rumah.
“Katanya dulu ini tanahnya rawa yang dalam, kemudian waktu pembangunan sekolah mungkin pengurugannya tidak terlalu tinggi,” kata Amar.
SDN VII Durenjaya ini memiliki enam ruang kelas ditambah ruang perpustakaan, gudang, dan laboratorium komputer. Tenaga pendidik dengan status PNS berjumlah 8 orang, 6 guru PPPK, dan 4 guru TKK. Sementara anak didiknya mencapai 365 siswa kelas I sampai kelas VI.
“Kami berharap Komisi IV mendorong agar pemerintah merealisasikan pembangunan sekolah ini,” kata kepala sekolah yang telah bertugas sejak 11 tahun lalu ini.
Turut hadir dalam kunjungan kerja, Sekretaris Komisi IV, Rasnius Pasaribu (Fraksi Golkar Persatuan), Wakil Ketua Komisi IV, Rudy Heryansah (Fraksi PDI Perjuangan), Anggota Komisi IV, Haeri Parani dan Ibnu Hajar Tanjung. (bams)