Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

H Edi : Empat Layanan Dasar Masyarakat Wajib Terpenuhi

×

H Edi : Empat Layanan Dasar Masyarakat Wajib Terpenuhi

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi H Edi.

BEKASI- Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi H Edi melakukan evaluasi tiap hasil pembangunan yang sudah terserap. Setidaknya ada Empat pelayanan dasar pemerintahan yang menjadi perhatian politisi senior Golkar ini yang harus terpenuhi dengan maksimal untuk masyarakat.

“Empat pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan dasar pemerintahan, pelayanan infratsuktur, pelayanan kesehatan, dan pelayanan Pendidikan,” jelas H Edi pada Jumat (06/05/2022).

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Menurutnya untuk pelayanan dasar pemerintahan, seperti pelayanan pembuatan KTP, KK atau berkas kependudukan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sudah maksimal memberikan pelayanan yang inovatif. Misalnya, kata dia, dengan kelengkapan perangkat teknologi yang sudah canggih sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait lambannya atau terhambatnya proses pelayanan ini.

“Begitu juga dengan penempatan petugas Pamor di tiap lingkungan masyarakat, ini sangat mendukung terwujudnya pelayanan dasar yang maksimal untuk masyarakat,” ungkap H Edi.

Edi juga memaparkan mayoritas usulan atau aspirasi masyarakat yang sudah terealisasi terkait kebutuhan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan saluran air.

“Alhamdulillah lebih dari 90 persen sudah terealisasi, ini menjadi bukti kinerja para anggota DPRD yang ikut berjuang bersama masyarakat demi terwujudnya pelayanan infrastruktur secara maksimal,” terangnya.

Namun, H Edi tidak memungkiri bahwa masih terdapat sedikit keluhan masyarakat yang harus diatasi oleh Pemkot Bekasi, yakni terkait penanganan banjir. “Masih ada beberapa usulan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan drainase yang belum terealisasi,” kata dia.

BACA JUGA : H Edi Maksimal Kawal Realisasi Aspirasi Dapil

Lebih lanjut, Edi menyampaikan harapan masyarakat terkait peningkatan pelayanan RSUD Jatisampurna yang saat ini masih merupakan rumah sakit tipe D agar ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe C.

“Banyak masyarakat berharap RSUD Jatisampurna ditingkapkan pelayanannya menjadi rumah sakit tipe C, sehingga masyarakat Jatisampurna tidak harus pergi ke RSUD Kota Bekasi jika layanan di RSUD Jatisampurna sudah lengkap,” ucapnya.

Sementara, terkait pelayanan pendidikan, Edi meyakini Pemkot Bekasi sudah memberikan yang terbaik kepada masyarakat dengan menerapkan sekolah gratis di sekolah-sekolah negeri hingga jenjang SMP.

“Jadi tidak ada lagi masyarakat Kota Bekasi yang putus sekolah karena alasan tidak memiliki biaya untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya, karena semuanya sudah disediakan oleh Pemkot Bekasi,” tandasnya.

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.