Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Metropolitan

Ketum HMS: Defisit Anggaran yang Dalam dan Koreksi Pertumbuhan Ekonomi Pemicu Meningkatnya Porsi Hutang Pemerintah

×

Ketum HMS: Defisit Anggaran yang Dalam dan Koreksi Pertumbuhan Ekonomi Pemicu Meningkatnya Porsi Hutang Pemerintah

Sebarkan artikel ini
Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho. (poto:ist)

JAKARTA- Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho menilai pemerintah menaruh bom waktu bagi bangsa Indonesia hingga 10 tahun ke depan.
Pasalnya, uang pajak rakyat yang dikumpulkan melalui APBN harus menanggung beban akibat melebarnya defisit APBN 2020.

Hal ini disampaikan Hardjuno menanggapi pernyataan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa besaran defisit anggaran fiskal tahun ini akan menjadi beban pemerintah selama 10 tahun ke depan.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Jangan bermimpi tentang peningkatan kesejahteraan rakyat. Karena uang pajak rakyat akan dipakai membayar utang,” jelasnya pada Selasa (23/06/2020).

Menurutnya, defisit anggaran yang dalam dan koreksi pertumbuhan ekonomi menjadi pemicu meningkatnya porsi utang pemerintah.

Peningkatan utang diproyeksi terjadi karena negara membutuhkan tambahan dana untuk membiayai pengeluaran, yang tak sebanding dengan pendapatan.
Saat ini saja jelasnya, utang sudah menjadi beban berat APBN. Bahkan utang sudah mulai mengerus APBN.

“Anggaran negara dipakai membayar utang daripada untuk program rakyat,” ujarnya.

Dampaknya, hampir tidak ada program pemerintah yang diperuntukan bagi rakyat lantaran anggaran dipakai membayar utang.

Karena itu, Hardjuno mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak selalu mengandalkan utang dari negara lain dalam mengatasi persoalan ekonomi.
Pasalnya, bukan pemerintah yang akan menanggung beban tersebut melainkan rakyat Indonesia hingga anak cucu.

“Jangan lupa, yang membayar warisan utang ini adalah generasi sekarang dan mendatang,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, defisit fiskal tahun ini diperkirakan akan melebar menjadi 6,34 persen atau setara Rp1.039,2 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun, pelebaran defisit APBN tahun ini terjadi karena pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Salah satu peruntukannya yaitu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun.

Menurut Hardjuno, peningkatan defisit ini disebabkan Menteri Keuangan (Menkeu) tidak menghitung alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi atau untuk covid secara akurat. Akibatnya, tahun ini, alokasi anggaran dan program menumpuk pada APBN 2020 ini.

Yang lebih mengherankan lagi lanjut Hardjuno, ada program pemerintah yang justru tidak berkaitan dengan covid-19 atau pemulihan ekonomi.

Namun diikutsertakan dalam program pemulihan ekonomi. Misalnya, dana talangan buat BUMN seperti Garuda dan BUMN lainnya. Padahal sebetulnya, keuangan BUMN sudah jelek sebelum covid 19, tetapi dimasukan dalam APBN covid-19.

“Makanya, jangan heran kalau defisit APBN membengkak. Dan saya kira, Menkeu Sri Mulyani harus tanggung jawab sebagai bendahara negara,” tukasnya.

Example 120x600
Metropolitan

“Artinya daerah lain juga banyak melihat bahwa program Botram sangat efektif dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, bahkan ada daerah lain yang studi banding ke sini, mudah-mudahan Botram bisa menjadi role model untuk daerah lain,” ujar Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan dikutip bekasiguide.com, Selasa, 16 Juli 2024.

Metropolitan

“Tentunya merupakan sebuah prestasi yang membanggakan bagi Kami, Pemerintah Kota Bekasi, bersama rekan-rekan penggiat Posyantek di Kota Bekasi dan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas predikat penghargaan yang telah disematkan,” ujar Gani Muhamad dalam keterangan resminya dikutip bekasiguide.com pada Selasa, 16 Juli 2024.

Metropolitan

“Jadi ada niat yang sama dengan kami meningkatkan aturan, jadi itu apresiasi kenapa saya membuka MPLS di Jawa Barat ini di Kota Bekasi,” jelasnya kepada wartawan termasuk bekasiguide.com di Aula Nonon Sonthanie Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Senin, 15 Juli 2024.