Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Syaikhu: 37 Tahun BPKP, Optimalkan Pengawasan Anggaran Penanganan Covid-19

×

Syaikhu: 37 Tahun BPKP, Optimalkan Pengawasan Anggaran Penanganan Covid-19

Sebarkan artikel ini
Ahmad Syaikhu (Anggota DPR RI F-PKS).

BEKASI- Ahmad Syaikhu berharap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) optimal dalam melakukan pengawasan anggaran penanganan Covid-19. Harapan itu disampaikan Syaikhu terkait dengan usia lembaga tersebut yang ke-37 tahun.

Syaikhu yang merupakan Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) itu menyatakan, optimalisasi BPKP menjadi tantangan tersendiri di tengah pandemi Corona saat ini.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Ini jadi tantangan BPKP. Secara kelembagaan mereka harus melakukan pengawasan yang optimal terkait upaya penanganan Covid-19,” ujar Syaikhu pada Jumat (29/05/2020).

Politisi PKS itu melanjutkan, fungsi pengawasan BPKP harus dioptimalkan agar penyimpangan anggaran penanganan Covid-19 bisa dikurangi.

“Jumlah anggarannya sangat besar. BPKP harus optimal lakukan pengawasan,” lanjut Syaikhu.

Syaikhu juga meminta BPKP pro aktif. Sebab, dalam Pasal 27 ayat 2 Perppu No.1 Tahun 2020 yang sudah menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa sejumlah pejabat yang melaksanakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, asalkan dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pejabat yang dimaksud, yakni anggota, sekretaris, anggota sekretariat KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

“BPKP harus proaktif melakukan pengawasan” harap Syaikhu.

Tak lupa, mantan Wakil Walikota Bekasi itu mengucapkan selamat ulang tahun kepada BPKP.

“Dirgahayu BPKP ke-37, semoga semakin profesional,” pungkasnya. (AS)

Example 120x600
Politik

“Anggota PKD yang dibutuhkan sebanyak 56 orang dan untuk Proses pendaftaran atau pemasukan berkas calon anggota akan dimulai hari ini tanggal 18 sampai 21 Mei 2024, bisa langsung datang ke sekretariatan Bawaslu Kota Bekasi,” ungkap Basan, Sabtu 18 Mei 2024.

Politik

“Sebanyak 60 orang terdiri dari 5 orang 12 kecamatan. Setelah melewati beberapa proses pemeriksaan administrasi, pengujian pengetahuan KPU dan Pilkada kepemiluan, dan tahapan seleksi wawancara kami menetapkan masing-masing 5 orang PPK terpilih,” kata Ali.

Politik

“Saya sangat tertarik dengan program yang ditawarkan Pa Mochtar. Karena menurut saya sebagai warga itu sesuai dengan kebutuhan kami,” kata dia pada Selasa 14 Mei 2024.