Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Komisi III DPRD Kota Bekasi Juga Panggil Kepala Bapenda Soal Ormas Minta Jatah Parkir

×

Komisi III DPRD Kota Bekasi Juga Panggil Kepala Bapenda Soal Ormas Minta Jatah Parkir

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafiz . (poto:dok)

BEKASI- Komisi III DPRD Kota Bekasi, hari ini juga akan memanggil Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda untuk memintai keterangan soal viralnya surat tugas yang diberikan kepada Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam pengelolaan parkir minimarket.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafiz mengatakan pemanggilan Kepala Bapenda itu setelah yang bersangkutan telah mengikuti rangkaian pemanggilan oleh Kepolisian Resort Metropolitan Bekasi Kota.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Ya, hari ini kota panggil Kepala Bapenda, kita ingin minta surat tugas itu sekaligus ingin mendengar klarifikasi dari Kepala Bapenda itu sendiri,” kata Muin kepada awak media pada Kamis (7/11/2019).

Muin menyayangkan sikap Bependa yang gegabah dengan mengeluarkan surat tugas kepada Ormas dalam pengelolaan retribusi parkir. Menurutnya, mindset daripada eksekutif harus disamakan bahwa selama ini ketentuan pajak itu di kelola oleh pihak swasta.

“Bedakan pajak dengan retribusi, pajak itu dikelola oleh swasta yang ditunjuk kepada pihak ketiga yang mempunyai legalitas. Sementara retribusi dikelola oleh pemerintah. Kalau indomart dan Alfamart itu kan wajib pajak, NPWP sudah dibayar langsung sama pusat dan proses pembangunan itu sudah include dengan pajak,” ujar Muin.

Artinya kata Muin, jika mau dilakukan adanya penarikan retribusi parkir adalah kewenangan swasta yang bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum atau mempunyai legalitas.

“Jadi enggak boleh bicara Ormas, nah jika Ormas mempunyai legalitas itu silahkan saja, tapi tidak membawa Ormas karena nanti kan pembagiannya masuk dalam PAD,” jelas Muin.

Ia juga menekanan agar pemerintah dapat merevisi Peraturan Daerah (Perda) terkait pajak dan retribusi agar tidak keliru.

“Perda harus direvisi jika Ormas yang mempunyai badan hukum atau legalitas bisa mengelola parkir,” imbuhnya.

Disamping itu, Muin juga menyampaikan jika hingga akhir tahun ini, Bapenda Kota Bekasi belum mememnuhi target PAD 2019 ini belum dapat dicakup.

“Sampai saat ini keseluruhan target PAD 2019 jauh dari target, sekarang saja baru yang masuk belum sampai Rp 2 triliun dari yang ditargetkan sebesar Rp 3 triliun lebih,” pungkasnya. (bams/adv)

Example 120x600
Politik

“Sebanyak 117.622 suara yang disertai dengan fotocopi KTP warga Kota Bekasi yang harus diserahkan ke kami sebagai bentuk dukungan maju dari jalur perorangan,” jelas Ali saat ditemui di kantornya, Selasa 23 April 2024.

Politik

“Urbanisasi itu ‘kan aktivitas rutin tiap tahun. Dan itu merupakan salah satu hak warga negara Indonesia untuk bisa tinggal dimana pun, salah satunya Kota Bekasi. Kita tidak bisa dan tidak boleh mencegah itu,” ujar Syaifuddaulah kepada awak media, Jumat 19 April 2024.