BEKASI- Forum Komunikasi Intelektual Muda Bekasi (Forkim) kritisi Satu tahun kepemimpinan Wali dan Wakil Wali Kota Bekasi lewat diskusi publik di warung Kopi Top Inc, pada Kamis (29/08/2019) malam.
FORKIM mengelar diskusi publik untuk mengali sejauh mana implementasi pemerintahan di bawah Pepen dan Tri disesuaikan dengan Rencana Program Jangka Menenggah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi yang dituangkan dalam janji politik selama 5 tahun kedepan.
Hadir sebagai narasumber diantaranya perwakilan DPRD Choiruman (fraksi PKS), Dariyanto dan Faisal (fraksi Golkar) dan pengamat politik Kota Bekasi yang juga aktivis 98 Adi Bunardi.
Sekretaris Jenderal Forkim, Rudi Hartono menyampaikan, gagasan diskusi berawal melihat kegelisahan dalam satu tahun kepemimpinan Wali dan Wakil Wali Kota Bekasi yang dinilai sampai saat belum tepat sasaran realisasi program programnya.
“bahwa saat ini pemerintah kota bekasi dalam hal ini wali kota, dalam setiap pertemuan selalu menyampaikan gagasan penggabungan Bekasi menjadi bagian dari DKI, tentu hal tersebut kurang tepat sasaran mengingat janji-janji politik selama pilkada 2017 harus ditunaikan terlebih dahulu” ucap Rudi kepada awak media pada Kamis (29/08/2019) malam.
Sementara, Daryanto mengatakan Golkar dan PKS bagaikan dua sisi mata uang dalam kesatuan yang sama siap membangun Kota Bekasi secara bersama. Masa jabatan Wali dan Wakil Wali Kota masih ada empat tahun kedepan, janji – janji politiknya pasti terpenuhi.
“Masa bakti wali dan wakil wali kota masih ada empat tahun lagi mari kita bersama-sama mengawal janji tersebut sehingga bisa direalisasikan,” ucap dia.
Sekadar informasi, agenda diskusi yang digagas oleh Forkim merupakan bagian dari mengevaluasi Kerja terhadap Pemerintah Kota Bekasi agar meningkatkan kembali produktifitas terhadap kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. (bams)
