Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Forkim Tagih Janji Politik Wali dan Wakil Wali Kota

×

Forkim Tagih Janji Politik Wali dan Wakil Wali Kota

Sebarkan artikel ini
Diskusi Publik yang diselenggarakan Forkim di warung Kopi Top Inc, pada Kamis (29/08/2019) malam.

BEKASI- Forum Komunikasi Intelektual Muda Bekasi (Forkim) kritisi Satu tahun kepemimpinan Wali dan Wakil Wali Kota Bekasi lewat diskusi publik di warung Kopi Top Inc, pada Kamis (29/08/2019) malam.

FORKIM mengelar diskusi publik untuk mengali sejauh mana implementasi pemerintahan di bawah Pepen dan Tri disesuaikan dengan Rencana Program Jangka Menenggah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi yang dituangkan dalam janji politik selama 5 tahun kedepan.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Hadir sebagai narasumber diantaranya perwakilan DPRD Choiruman (fraksi PKS), Dariyanto dan Faisal (fraksi Golkar) dan pengamat politik Kota Bekasi yang juga aktivis 98 Adi Bunardi.

Sekretaris Jenderal Forkim, Rudi Hartono menyampaikan, gagasan diskusi berawal melihat kegelisahan dalam satu tahun kepemimpinan Wali dan Wakil Wali Kota Bekasi yang dinilai sampai saat belum tepat sasaran realisasi program programnya.

“bahwa saat ini pemerintah kota bekasi dalam hal ini wali kota, dalam setiap pertemuan selalu menyampaikan gagasan penggabungan Bekasi menjadi bagian dari DKI, tentu hal tersebut kurang tepat sasaran mengingat janji-janji politik selama pilkada 2017 harus ditunaikan terlebih dahulu” ucap Rudi kepada awak media pada Kamis (29/08/2019) malam.

Sementara, Daryanto mengatakan Golkar dan PKS bagaikan dua sisi mata uang dalam kesatuan yang sama siap membangun Kota Bekasi secara bersama. Masa jabatan Wali dan Wakil Wali Kota masih ada empat tahun kedepan, janji – janji politiknya pasti terpenuhi.

“Masa bakti wali dan wakil wali kota masih ada empat tahun lagi mari kita bersama-sama mengawal janji tersebut sehingga bisa direalisasikan,” ucap dia.

Sekadar informasi, agenda diskusi yang digagas oleh Forkim merupakan bagian dari mengevaluasi Kerja terhadap Pemerintah Kota Bekasi agar meningkatkan kembali produktifitas terhadap kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. (bams)

Example 120x600
Politik

“Anggota PKD yang dibutuhkan sebanyak 56 orang dan untuk Proses pendaftaran atau pemasukan berkas calon anggota akan dimulai hari ini tanggal 18 sampai 21 Mei 2024, bisa langsung datang ke sekretariatan Bawaslu Kota Bekasi,” ungkap Basan, Sabtu 18 Mei 2024.

Politik

“Sebanyak 60 orang terdiri dari 5 orang 12 kecamatan. Setelah melewati beberapa proses pemeriksaan administrasi, pengujian pengetahuan KPU dan Pilkada kepemiluan, dan tahapan seleksi wawancara kami menetapkan masing-masing 5 orang PPK terpilih,” kata Ali.

Politik

“Saya sangat tertarik dengan program yang ditawarkan Pa Mochtar. Karena menurut saya sebagai warga itu sesuai dengan kebutuhan kami,” kata dia pada Selasa 14 Mei 2024.