Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Ikhsan Komitmen Dorong Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat

×

Ikhsan Komitmen Dorong Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Muhammad Ikhsan Nurdjamil Caleg Partai Golkar Nomor 8 untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok saat bersilaturahmi dengan warga Bekasi Timur di Griya Wulan Sari pada Rabu (03/04).

BEKASI- Calon legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Jawa Barat dari partai Golkar nomor 8 Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok, Muhammad Ikhsan Nurdjamil tegaskan komitmennya bila menjadi legislator akan terus mendorong kesehatan gratis bagi masyarakat. Hal itu diungkapkan Muhammad Ikhsan Nurdjamil saat bersilaturahmi dengan warga Bekasi Timur di Griya Wulan Sari, Jalan Kemakmuran Raya, Bekasi Selatan pada Rabu (03/04).

Mengawali sambutan, Muhammad Ikhsan Nurdjamil mengatakan, pada 2009 silam dirinya pernah mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Bekasi Dapil Bekasi Timur yang salah satunya mengusung program soal kesehatan gratis bagi masyarakat.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Sekarang di Kota Bekasi terbukti dibawah kepemimpinan Rahmat Effendi yang merupakan kader Golkar terbaik, masyarakat sudah bisa menikmati pengobatan kesehatan gratis lewat kartu sehat (KS),” terang pria yang akrab disapa Ikhsan dihadapan ratusan warga dari Bekasi Timur pada Rabu (03/04) di Griya Wulan Sari, Bekasi Selatan.

Ikhsan melanjutkan, soal KS yang sudah terbangun dan berjalan saat ini di Kota Bekasi akan di dorong di Kota Depok yang merupakan dapilnya. Kesehatan gratis, kata dia, dari dulu sudah ada melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), namun pada 2009 silam banyak rumah sakit yang tidak mau mengurusi pasien Jamkesda, maunya urus Pasien yang memiliki uang.

“Saya juga akan dorong nanti untuk Depok soal kesehatan gratis bila sudah duduk di parlemen di Provinsi Jawa Barat. Semua warga wajib mendapatkan jaminan kesehatan gratis,” terang dia.

Ikhsan menambahkan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari Kota Bekasi, merupakan terbesar se Jawa Barat. Kemudian, PKB dan BBNKB itu, disetorkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Maka, wajarlah bila sebagian dari pendapatan itu dikembalikan ke Kota Bekasi untuk pembangunan dan jaminan kesehatan masyarakat.

“Tiap tahun perolehannya Rp2 triliun dan Kota Bekasi menyetor ke Jawa Barat sebesar 70 persen sementara sisanya 30 persen dikembalikan ke Kota Bekasi. Itu yang sekarang hasilnya buat jaminan kesehatan bagi masyarakat lewat KS,” terang dia.

“Apabila nanti saya sudah duduk di DPRD Jawa Barat menginginkan, jatah 70 persen PKB BBNKB yang disetor ke provinsi dibagi lagi ke Kota Bekasi dengan besaran 50:50 atau 60:40. Bila disetujui, maka dana itu bisa digunakan untuk menambah anggaran kesehatan dan pendidikan gratis,” imbuh Ikhsan.

Lebih lanjut, Ikhsan mengatakan, maju menjadi Caleg enggan berkampanye yang muluk muluk. Lebih baik, kata dia, berkampanye itu yang ril sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah Kota Bekasi untuk periode kali kedua saat ini di pimpin oleh kader Golkar yang berani membuat kebijakan yang berpihak ke masyarakat.

“Untuk menjadi dewan pun, nantinya saya akan mencontoh dari kepemimpinan Pak Rahmat Effendi dengan mendorong aspirasi yang betul betul berpihak ke masyarakat. Kebijakan tidak akan berjalan bila tidak didukung masyarakat, caranya pilih perwakilan rakyat yang berani memperjuangkan hak masyarakat,” tandas Ikhsan. (Bams)

Example 120x600
Politik

“Beliau banyak membantu masyarakat, contoh seperti membantu anak sekolah, pengecoran jalan di wilayah yang belum tersentuh pembangunan. Belum lagi Gus Shol sapaan akrab H Sholihin juga kerap membantu program rutilahu di Kota Bekasi,” ucap Ahmad Yani dikutip bekasiguide.com, Kamis 20 Juni 2024.

Politik

“Bisa jadi ketika pantarlih melakukan coklit, ada warga di TPS-nya belum terdaftar sebagai pemilih. Pantarlih juga berkewajiban untuk memasukkan warga yang belum terdaftar tersebut ke DP4. Sehingga diharapkan dari hasil coklit tersebut warga yang benar-benar memiliki hak sebagai pemilih benar-benar terdaftar. Sedang yang tidak memenuhi syarat, misalnya, meninggal atau menjadi anggota TNI/Polri dicoret dari DP4,” ungkapnya dikutip bekasiguide.com pada Sabtu 15 Juni 2024.