Politik

Paska Pemilihan Umum langsung 2019 lalu, Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi yang hanya meraih 2 kursi di DPRD Kota Bekasi harus mengabungkan diri dengan partai lain yang memiliki jumlah kursi yang lebih banyak untuk membentuk fraksi di DPRD Kota Bekasi.

Heterogenitas Indonesia menjadi gambaran yang harus dicerminkan setiap wadah perkumpulan yang mengatasnamakan bangsa ini.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, angkat bicara soal kontroversi Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Abdul Muin Hafied beserta rekan-rekannya berhasil merampungkan sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (perda).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus berkhidmat dan mendekatkan diri dengan masyarakat meskipun momentum politik telah selesai.

Salah satu wadah alumni kampus Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Jakarta (IKALUIN) Cabang Bekasi Raya, konsern dan peduli terhadap nasib bangsa untuk kembali merajut kebersamaan paska Pemilihan Umum 2019.

Sehubungan dengan arahan Ketua Umum dan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Demokrat Indonesia melakukan konsolidasi internal (Pertemuan Perdana DPP) sekaligus menjalin tali silaturahmi lewat acara buka puasa bersama di Rumah Makan Pondok Indah Raya, Jl. Wibawa Mukti II No.3 RT/, RW/5, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (18/5).

Rumusan Pansus 31 DPRD Kota Bekasi soal integrasi Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang dibacakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di sidang Paripurna pada Rabu (15/05) malam berbuntut panjang.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPUD Kota Bekasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih suara tertinggi di Kota Bekasi, meskipun secara perolehan kursi memiliki kursi yang sama dengan PDIP yaitu sama-sama 12 Kursi di DPRD Kota Bekasi Periode 2019 – 2024.