Politik

“Klarifikasi kami terkait viralnya proposal ormas meminta sumbangan tahun baru adalah perbuatan yang keliru, MPN, MPW dan MPC telah memberikan Instruksi bahwa tidak boleh menyebarkan Proposal Tahun Baru, THR, atau Proposal yang tidak jelas peruntukannya,” kata Ariyes.

“Bapak rencana mau libur natalan ke luar kota. Di sini bener-bener ga ada orang,” katanya.

“Setau saya ga ada ya pak Hastonya, saya juga ga ngerti perginya kemana,” kata Guntur.

“Setelah mendengar paparan dinas terkait dan keberatan warga setempat. Kami himbau pengelola Hotel Fox untuk menghentikan sementara pembangunannya. Sehingga semua prosedur dan perizinan sudah ditempuh dengan baik,” ujar Ketua Komisi 1 Murfati Lidianto seusai rapat dengar pendapat dengan perwakilan warga, Dinas Tata Ruang (Distaru), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi, Camat dan Lurah Mustikajaya, Rabu, 18 Desember 2024.

Selain itu, DPRD Kota Bekasi juga telah merampungkan Laporan Hasil Reses Masa Jabatan 2024-2029 yang dibacakan oleh sekretariat DPRD Kota Bekasi Lia Erliani,

” Ya menurut kami silakan saja ajukan tuntutan mereka, kalau menurut mereka ambang batas dikesampingkan itu juga salah. Tapi kalau pun berkaitan dengan tuduhan money politik silakan saja,” kata Faisyal.

“Pertama, harapannya MK menegakan keadilan dan tidak memegang pada syarat formil ambang batas pengajuan permohonan hasil suara saja. Tetapi MK perlu memperhatikan permohonan sengketa perihal kecurangan dan politik uang dalam proses pilkada kota bekasi,” kata Ikbal.

”Kami Generasi Solidaritas Indonesia (Gensi) didampingi oleh Ormas GRIB Jaya Kota Bekasi hari ini melaporkan ke DKPP dugaan money politik yang dilakukan oleh oknum anggota KPUD Kota Bekasi dan Anggota PPK Kec. Pondok Melati. Apapun yang menciderai proses demokrasi Pilkada di Kota Bekasi tidak bisa dibiarkan, apalagi ini diduga dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara pemilu, yang secara kotor malah bermain untuk mendukung paslon tertentu dan jelas-jelas ini melanggar etik dan perlu disikapi oleh DKPP,” ujar Ketua Generasi Solidaritas Indonesia (Gensi), Garisah Idharul Haq, usai melakukan pelaporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di DKPP, Jakarta, Jumat, 06 Desember 2024.

“Jadi intinya adalah kita tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena penyelenggara yang kemudian bermain, melakukan money politik,” kata Irwan dikutip Bekasiguide.com, Jumat 6 Desember 2024.