Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Berita

Birokrasi Kota Bekasi dan Isu LGBT Jadi Sorotan PKMS

×

Birokrasi Kota Bekasi dan Isu LGBT Jadi Sorotan PKMS

Sebarkan artikel ini

Isu tata kelola pemerintahan di Kota Bekasi kembali mendapat catatan kritis. Dalam diskusi rutin Pusat Kajian Manajemen Strategik (PKMS) di Arsyila Hotel, Bekasi, Senin (16/02/2026), persoalan birokrasi, kepemimpinan daerah hingga perkembangan LGBT menjadi sorotan utama.

Founder PKMS, H. Siswadi, menegaskan kepemimpinan daerah harus berlandaskan nilai tabligh, amanah dan fathonah. Ia menilai tanpa prinsip tersebut, pemerintahan berpotensi jauh dari kepentingan masyarakat.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Unsur kepemimpinan harus tetap mengacu kepada tabligh, amanah dan fathonah. Kalau tidak, maka hasilnya tidak akan baik,” ujar Siswadi.

Diskusi juga menyinggung rekam jejak birokrasi Bekasi yang dalam beberapa periode tercatat tersandung kasus korupsi. Proses pengisian jabatan hingga gaya hidup aparatur yang dinilai semakin menjauh dari kesederhanaan menjadi bahan evaluasi.

Mantan birokrat sekaligus sesepuh PKMS, H. Toto Soebekty, menyebut model pembinaan aparatur di masa lalu lebih tegas dan terarah. Penempatan pegawai, kata dia, dilakukan sesuai kompetensi dengan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas.

“Dulu model birokrat itu jelas. Ada jaminan karier dan ada hukuman jika tidak sesuai tupoksi. Pegawai yang punya keahlian ditempatkan sesuai bidangnya,” ungkap Toto.

Ia menekankan birokrat harus memiliki nilai moral dan profesionalisme yang kuat. Menurutnya, kualitas aparatur sangat ditentukan oleh figur pemimpin.

“Selama puluhan tahun berada dalam birokrat, alhamdulillah selamat. Bisa husnul khotimah,” katanya.

Selain isu pemerintahan, forum tersebut juga menyoroti perkembangan LGBT di Jawa Barat dan Bekasi yang dinilai mengkhawatirkan dan berpotensi berdampak pada generasi penerus.

PKMS mendorong adanya langkah nyata pemerintah daerah dalam pembenahan birokrasi, penguatan karakter pejabat serta pengawasan gaya hidup aparatur. Regulasi dinilai sudah banyak diterbitkan, namun pelaksanaannya perlu konsistensi.

“Kita berharap ada perbaikan ke depan. Aturannya sudah banyak, tinggal bagaimana pelaksanaannya dijalankan dengan baik dan konsisten,” tegas Siswadi di akhir diskusi.

Example 120x600
Berita

“Kami menyadari bahwa masyarakat yang beraktivitas di dekat jaringan listrik memiliki risiko potensi bahaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk memberikan sosialisasi dan edukasi akan potensi bahaya listrik. Dengan edukasi ini, kami berharap masyarakat dapat lebih waspada dan mengetahui cara aman berinteraksi dengan jaringan listrik,” ungkap Firman dikutip bekasiguide.com, Senin 06 April 2026.

Berita

“Kami di PLN UP3 Bekasi sangat bangga bisa menjadi bagian dari program LUTD. Setiap senyuman dan ucapan terima kasih dari keluarga penerima manfaat adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus melayani dengan sepenuh hati. Semoga listrik yang sudah terpasang ini dapat memberikan manfaat besar bagi kehidupan mereka,” ujar Firman dalam keterangan resminya dikutip bekasiguide.com, Kamis 02 April 2026.