Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Alimudin Desak Pemkot Tunda “Pesona Nusantara Bekasi Keren” di Tengah Duka Bencana Sumatera

×

Alimudin Desak Pemkot Tunda “Pesona Nusantara Bekasi Keren” di Tengah Duka Bencana Sumatera

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Alimudin.

Desakan agar Pemerintah Kota Bekasi menunda gelaran acara Pesona Nusantara Bekasi Keren (PNBK) 2025 terus bermunculan. Sorotan publik kian menguat lantaran rencana panggung hiburan tersebut berlangsung di tengah duka mendalam akibat bencana alam yang menimpa wilayah Sumatera Utara dan Aceh.

Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Alimudin, menjadi salah satu pihak yang menyatakan penolakan keras terhadap pelaksanaan acara tersebut. Ia menilai Pemerintah Kota Bekasi seharusnya menunjukkan empati kepada masyarakat Sumatera yang tengah menjadi korban bencana.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Ini bukan soal boleh atau tidak secara anggaran, tapi soal kepekaan nurani dan empati kemanusiaan. Saat rakyat kita berduka, tidak pantas pemerintah justru menghadirkan panggung seperti ini,” tegas Alimudin dalam keterangannya, Rabu 03 Desember 2025.

Menurutnya, kegiatan PNBK hanya bersifat hiburan dan tidak mendesak untuk dilaksanakan. Karena itu, ia meminta Pemkot Bekasi menunda penyelenggaraannya serta mengalihkan perhatian pada aksi solidaritas bagi para korban bencana.

Ia menegaskan bahwa prioritas kemanusiaan jauh lebih penting di bandingkan sekadar hiburan.

“Hiburan bisa ditunda. Kemanusiaan tidak boleh menunggu,” kata Alimudin.

Lebih jauh, politisi PKS tersebut juga mendesak agar pemerintah lebih menunjukkan keberpihakan di masa sulit yang dialami masyarakat terdampak bencana.

“Saya mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk membatalkan atau menunda kegiatan tersebut. Mengalihkan perhatian dan dukungan untuk solidaritas kemanusiaan dan menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir di saat rakyat berduka,” ujarnya.

Alimudin berharap keputusan akhir terkait penyelenggaraan PNBK 2025 dapat mempertimbangkan nilai kemanusiaan, kepantasan publik, serta rasa keadilan sosial bagi masyarakat luas.

Example 120x600