Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pendidikan Indonesia mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi agar memberhentikan program mengirim anak bermasalah ke barak militer.
“Ya, kami mendesak agar Deddy Mulyadi untuk menghapus, tidak melibatkan institusi militer atas dasar, atas nama pendisiplinan anak,” ucap Direktur Eksekutif LBH Pendidikan Indonesia, Rezekinta Sofrizal.
Menurut dia, program pengiriman anak bermasalah ke barak militer dinilai tidak efektif. Seharusnya, pemerintah jawa barat lebih memberdayakan para guru dan orangtua dalam mendidik dan membentuk karakter anak.
“LBH Pendidikan Indonesia melihat bahwa pengiriman siswa yang berperilaku khusus ke barak militer yang dilakukan oleh Jawa Barat dari Dedi Mulyadi itu tidak tepat. Lebih baik, berdayakan instrumen yang ada, yaitu peran orang tua, peran masyarakat, dan peran pemerintah daerah,” jelasnya.
Dikhawatirkan, pendidikan militer juga dapat mempengaruhi psikologis para siswa menjadi lebih buruk.
“Dari perspektif pendidikan, bahwa pendidikan militer itu tidak humanis, tidak demokratis, tidak menggali potensi anak. Mungkin seperti yang kita tahu, pendidikan militer itu kan menaklukkan, bukan membangun kesadaran si anak,” paparnya.
Sebagai tindak lanjut, LBH Pendidikan Indonesia akan meminta bantuan DPR RI dan KPAI untuk terus menyoroti terkait hal ini.
“Ya, kami dari LBH Pendidikan Indonesia akan menyurati Kementerian Pendidikan Nasional, karena juga belum reaksi ya, Komisi 10 DPR RI yang membidangi pendidikan dan KPAI,” tutupnya.
