Kabupaten Bekasi berada diposisi ke 9 dari 27 Kota/Kabupaten se Jawa Barat dalam tingkat inflasi yang terjadi sejak minggu ketiga bulan Desember hingga awal Januari 2025 ini. Peringkat ke 9 itu diketahui usai Pemerintah Kabupaten Bekasi mengikuti rapat koordinasi tim inflasi daerah yang dipimpin oleh Kemendagri secara virtual.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam mengatakan meski berada diposisi ke 9, inflasi Kabupaten Bekasi masih tergolong rendah.
“Berdasarkan rapat evaluasi hari ini Kabupaten Bekasi tingkat inflasinya masih posisi aman. Kita diposisi ke 9 diantara 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Inflasi tertinggi itu adalah urutan nomor 1 sampai 3. Dan itu dapat perhatian khusus dari Kemendagri,” kata Jaoharul di Cikarang Pusat dikutip bekasiguide.com pada Selasa, 07 Januari 2025.
Dalam rapat koordinasi itu, tim inflasi daerah Kabupaten Bekasi diharuskan mengendalikan beberapa kebutuhan pokok. Diantaranya, beras, cabai rawit, bawang merah, bawang putih dan minyak.
“Di kita yang masih kekurangan surflusnya yaitu cabai. Cabai ini ada yang surflus di Kabupaten/Kota lain antara lain di Garut. Kita diminta oleh Kemendagri itu mengatur distribusinya, sehingga stok kita menekan lajur inflasi itu sendiri di Kabupaten Bekasi,” sambungnya.
Selain diperintahkan untuk mengendalikan inflasi, pihaknya juga diminta untuk membuat usulan peningkatan swasembada pangan, seperti perbaikan irigasi-irigasi pertanian agar tidak terjadi kekeringan disaat musim kemarau dan banjir ketika musim penghujan.
Ia juga berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan stok kebutuhan barang pokok untuk menekan laju inflasi hingga akhir Januari 2025.
“Oleh karena itu dinas-dinas yang terkait dengan infrastruktur irigasi itu Dinas Bina Marga dan pertanian termasuk Bappeda. Kota sedang membuat juga merumuskan kebutuhan infrastruktur irigasi pertanian di Kabupaten Bekasi untuk disampaikan ke Menko Perekonomian di bulan Januari 2025 ini,” tutup Jaoharul.
