Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Ketua Fraksi PKS DPRD : Pj Wali Kota Harus Kasih Izin ASN Yang Ingin Maju Pilkada

×

Ketua Fraksi PKS DPRD : Pj Wali Kota Harus Kasih Izin ASN Yang Ingin Maju Pilkada

Sebarkan artikel ini
Sardi Efendi, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi sekaligus Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi. (Poto: Istimewa)

Sejumlah nama pejabat di Pemerintah Kota Bekasi yang notabene merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) belakangan ini mencuat sebagai bakal kandidat Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dalam Pilkada 2024.

Menyikapi hal itu, Sardi Efendi selaku Ketua Fraksi PKS sekaligus Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi mengatakan, bahwa apabila tokoh-tokoh tersebut serius mengikuti kontestasi Pilkada Kota Bekasi agar segera mengundurkan diri dari posisinya sebagai ASN.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Dan, Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi juga harus memberikan izin serta jangan mempersulit mereka para ASN yang hendak ikut dalam kontestasi.

“Kalau memang serius jadi calon alternatif pilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dari unsur birokrat, sudah selayaknya fokus dan mengambil pilihan. Sebaliknya, Pj Wali Kota juga harus memberikan keleluasaan bagi para pejabat yang memang mau nyalon entah itu wali kota atau wakil wali kota bekasi,” ungkapnya dikutip bekasiguide.com, Senin 13 Mei 2024.

“Keseriusan para pejabat pada Pilkada Kota Bekasi 2024 jangan sekadar wacana dan cawe-cawe saja. Sampaikan niat secara terbuka kepada atasan, yang saat ini adalah Pj Wali Kota Bekasi,” tambah Anggota Dewan Dapil 2 yang kini terpilih kembali pada Pileg 2024 lalu.

“Dan, saya rasa PKS senang juga kalo ASN itu bisa mendampingi pak Heri Koswara sehingga dapat mengakomodir harapan dan keinginan birokrasi yang lebih baik,” imbuh Sardi.

Seperti diketahui, saat ini DPRD Kota Bekasi tengah menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tentang Kinerja dan Indikator Kinerja utama yang berasal dari para OPD.

Lebih lanjut, Sardi meminta, jika memang para pejabat ini mendapatkan dukungan publik untuk mencalonkan diri di Pilkada, pihaknya mendorong untuk segera mundur dari jabatan yang masih diembannya.

“Ya harus berani mundur dari jabatan, untuk fokus pada pencalonan. Karena hal ini akan mendorong menurunnya kinerja pada tugas yang tengah diamanahkan padanya,” tandasnya.

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.