Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi diproyeksikan meningkat pada Tahun Anggaran 2027. Proyeksi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bekasi memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pelayanan publik, pemanfaatan aset daerah, dan meningkatnya aktivitas ekonomi.
Sektor kesehatan menjadi penyumbang terbesar dalam proyeksi kenaikan retribusi. Penerimaan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kelas D diperkirakan naik dari Rp46,85 miliar menjadi Rp65,78 miliar.
Selain itu, sejumlah objek retribusi lain juga diprediksi mengalami peningkatan, di antaranya parkir tepi jalan umum, pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD), pemakaian kekayaan daerah, pengelolaan pasar oleh pihak swasta, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya kualitas layanan publik, produktivitas aset daerah, serta masih tumbuhnya pembangunan dan investasi di Kota Bekasi.
Untuk merealisasikan target itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi menyiapkan sejumlah langkah, seperti digitalisasi pendataan PBB melalui aplikasi Bonggol SPPT PBB, penguatan pengawasan pajak kendaraan bersama Samsat Kota Bekasi, serta peningkatan efektivitas penagihan melalui petugas juru sita.
Ketua Laskar NKRI Kota Bekasi, Dewa Rangga, menyebut target peningkatan retribusi tersebut cukup realistis apabila diiringi tata kelola yang transparan dan pelayanan yang terus ditingkatkan.
“Kami mendukung langkah Bapenda mengoptimalkan PAD. Yang terpenting, peningkatan penerimaan harus dibarengi pelayanan publik yang semakin baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Dewa dikutip bekasiguide.com, Kamis 30 Juli 2026.
Menurutnya, strategi digitalisasi dan penguatan pengawasan yang dilakukan Bapenda merupakan langkah positif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat penerimaan daerah.
“Optimalisasi PAD bukan hanya soal mengejar target, tetapi membangun kemandirian fiskal agar hasilnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik yang lebih berkualitas,” tutupnya.
