Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Banggar DPRD Kota Cimahi Sharing Pengelolaan Keuangan Daerah dengan DPRD Kota Bekasi

×

Banggar DPRD Kota Cimahi Sharing Pengelolaan Keuangan Daerah dengan DPRD Kota Bekasi

Sebarkan artikel ini
Sekretaris DPRD Kota Cimahi, Budi Raharja dan Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani bersama Anggota Banggar DPRD Kota Cimahi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi melalui Badan Anggaran (Banggar) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Bekasi. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan studi komparasi terkait upaya efisiensi anggaran tahun 2026.

Sekretaris DPRD Kota Cimahi, Budi Raharja, mengatakan kunjungan ini difokuskan pada pembahasan strategi pengelolaan anggaran di tengah kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Yang berkunjung ke DPRD Kota Bekasi ini adalah dari Badan Anggaran DPRD Kota Cimahi. Kami ingin melakukan studi komparasi terkait efisiensi anggaran di tahun 2026,” ujar Budi kepada wartawan termasuk bekasiguide.com, Kamis 05 Februari 2026.

Ia menjelaskan, setiap daerah memiliki kondisi keuangan yang berbeda-beda, terutama jika dilihat dari besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, PAD Kota Bekasi tergolong tinggi, sementara Kota Cimahi memiliki keterbatasan fiskal.

“Kalau Kota Bekasi PAD-nya luar biasa tinggi. Kota Cimahi hanya sekitar enam ratusan miliar, dengan total APBD sekitar Rp1,4 triliun dan mengalami penurunan sekitar Rp3 miliar dibanding tahun lalu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Budi mengungkapkan anggaran DPRD Kota Cimahi juga mengalami penurunan cukup signifikan. Pada tahun sebelumnya anggaran DPRD mencapai Rp111 miliar, namun pada tahun ini turun menjadi Rp92 miliar atau berkurang Rp19 miliar.

“Artinya DPRD Kota Cimahi juga ikut dalam kebijakan efisiensi anggaran dengan penurunan yang cukup besar,” katanya.

Dari hasil kunjungan tersebut, pihaknya memperoleh gambaran umum terkait mekanisme kerja DPRD, baik dalam fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan.

Meski secara mekanisme relatif sama, perbedaan lebih terlihat pada konten pembahasan di masing-masing daerah.

“Secara umum sama, yang membedakan hanya pada kontennya, seperti pembahasan Raperda dan mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir),” ujarnya.

Budi menambahkan, pokir tetap menjadi salah satu instrumen penting bagi DPRD Kota Cimahi untuk menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani, membenarkan adanya kunjungan kerja dari Banggar DPRD Kota Cimahi. Ia mengatakan pertemuan tersebut diisi dengan diskusi dan berbagi pengalaman terkait kondisi keuangan daerah masing-masing.

“Kami menerima kunjungan kerja dari Badan Anggaran DPRD Kota Cimahi. Substansi pembahasan adalah sharing tentang kondisi keuangan daerah yang trennya saat ini relatif sama,” kata Lia.

Menurut Lia, kondisi tersebut menuntut adanya strategi yang tepat dari pemerintah daerah, baik legislatif maupun eksekutif, agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tetap berjalan optimal.

“Ini mengharuskan pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif, memiliki strategi sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas,” pungkasnya.

Example 120x600
Politik

“Selamat Harlah ke-100 Nahdlatul Ulama. Satu abad NU telah membuktikan perannya sebagai penjaga nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama’ah, perekat persatuan umat, serta pilar penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Sholihin dikutip bekasiguide.com, Kamis 05 Februari 2026.

Politik

“Saya lahir dari kedua orang tua yang berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi saya besar dan tumbuh di dunia pendidikan. Dan yang paling mendasar terkait guru selain persoalan kesejahteraan tentunya harus diimbangi dengan meningkatkan profesionalitas guru,” ujarnya dikutip bekasiguide.com, Selasa 03 Februari 2026.