Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

PLTSA Kota Bekasi Akan Dilelang Ulang, Ketua Komisi 2 DPRD Tekankan Transparansi Proses

×

PLTSA Kota Bekasi Akan Dilelang Ulang, Ketua Komisi 2 DPRD Tekankan Transparansi Proses

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary.

Pemerintah Kota Bekasi akan kembali melelang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) usai sebelumnya sempat dibatalkan pada masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Wali Kota Raden Gani Muhammad.

Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menegaskan pentingnya pengawalan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Latu menyampaikan, Mega proyek senilai Rp1,5 triliun itu sempat batal karena tidak melalui pembahasan bersama DPRD.

Ia mengingatkan agar proses serupa tidak kembali terulang di masa Wali Kota terpilih, Tri Ardhianto.

“Ketika kami bertemu dengan Bapak Wali Kota, kita juga memastikan agar jangan sampai terulang. PLTSa ini sangat dibutuhkan masyarakat Bekasi, apalagi masuk dalam proyek strategis nasional,” kata Latu Har di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin, 28 April 2025.

Ia menambahkan, Pemkot Bekasi harus menempuh seluruh tahapan pembahasan secara transparan, termasuk menyampaikan nota resmi ke DPRD.

Menurutnya, Komisi 2 maupun Badan Anggaran DPRD siap membahas kelanjutan PLTSa, asalkan prosedur dijalankan dengan benar.

“Jangan sampai ada proses yang dilewati, apalagi ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” ujarnya.

Latu juga mengungkapkan bahwa Komisi 2 mendukung penuh kehadiran PLTSa di Kota Bekasi. Terlebih, saat ini pemerintah kota sedang mendapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait metode pengolahan sampah yang masih menggunakan sistem open dumping.

Pemerintah Kota Bekasi, kata Latu, diberi waktu enam bulan untuk beralih ke metode sanitary landfill dan telah mengalokasikan anggaran Rp200 miliar untuk perubahan tersebut.

“Kalau PLTSa ini bisa berjalan dengan baik, maka pengolahan sampah akan lebih optimal. Sampah yang sudah dikelola dengan sanitary landfill bisa diolah lagi menjadi energi,” jelasnya.

Meski mendukung, Latu menegaskan perlunya akuntabilitas dalam setiap proses, terutama pada tahap lelang.

Ia mengingatkan agar tidak muncul temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami di Komisi 2 akan mendukung penuh, tapi kami juga memberikan catatan agar semua proses dilakukan dengan baik dan benar,” tutupnya. (Advertorial)

Example 120x600
Politik

“Dengan segala kerendahan hati, kegiatan Pesona Nusantara Bekasi Keren yang sedianya diselenggarakan pekan ini resmi ditunda hingga waktu yang akan diinformasikan kembali. Keputusan ini kami ambil sebagai bentuk keprihatinan dan empati terhadap saudara-saudara kita di beberapa wilayah tanah air yang sedang menghadapi musibah,” tulis Tri Adhianto dikutip bekasiguide.com, Kamis 04 Desember 2025.

Politik

“Kita minta rincian real dari penggunaan pemodalan yang diberikan pemerintah kota. Kita akan rapat ulang dengan BUMD terkait untuk melihat secara detail penggunaan Rp5 miliar ini. Jika mereka tidak mampu memberikan rincian nilai tersebut, bukan tidak mungkin kita cancel penyertaan modal tahun berikutnya,” tegas Arif kepada wartawan termasuk bekasiguide.com, Kamis 04 Desember 2025.

Politik

“Polemik camat Medan Satria ini jelas menunjukkan ada yang tidak beres dalam proses rotasi-mutasi. Wali kota harus bertanggung jawab karena keputusan pengangkatan pejabat berada di tangan kepala daerah. Tidak boleh rekam jejak berat seperti kasus narkoba terlewat begitu saja,” ujar Kamil dikutip bekasiguide.com, Rabu 03 Desember 2025.

Politik

“Hari ini masih banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa kuota itu sudah menjadi kebutuhan primer. Banyak anak tidak punya kuota, padahal internet itu sumber informasi. Karena saya turun langsung ke masyarakat, saya tahu ini masalah serius,” ujar Samuel kepada wartawan termasuk bekasiguide.com pada Rabu 03 Desember 2025.

Politik

“Rencana Pesona Nusantara Bekasi Keren ini harus dibatalkan! Saudara-saudara kita di Sumatera sedang berduka, kehilangan keluarga, rumah, dan harta benda lainnya. Ini sudah menjadi bencana nasional. Di saat pemerintah pusat dan daerah lain fokus memberikan bantuan, Kota Bekasi justru mau mengadakan pesta pora. Di mana empati kita?” tegas Latu Har Hary dalam keterangan resminya dikutip bekasiguide.com, Rabu 03 Desember 2025.