Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKB, Ahmadi Madonk, menegaskan efisiensi anggaran terhadap 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak akan berdampak pada layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.
Ahmadi menjelaskan, efisiensi yang dilakukan hanya menyasar kebutuhan operasional seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, dan alat tulis kantor (ATK).
Ia menekankan bahwa anggaran substansi untuk kegiatan belajar rutin dan program-program pendidikan tidak dipangkas.
“Kalau hasil monitoring kemarin, untuk pendidikan itu dari Rp1,9 triliun ke Rp1,8 triliun. Jadi, tidak terlalu signifikan. Yang dipangkas hanya ATK dan perjalanan dinas. Program belajar tetap aman,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu, 27 April 2025.
Hal yang sama juga berlaku di sektor kesehatan. Menurut Madong, kebutuhan vital seperti pengadaan obat-obatan tidak tersentuh efisiensi.
“Nggak ada (pemotongan untuk obat-obatan). Negara salah kalau efisiensi sampai ke pelayanan. Kita bicara pelayanan, bukan operasional,” ujar pria yang akrab disapa Madonk.
Madonk memastikan Komisi 4 akan terus mengawasi implementasi efisiensi tersebut. Ia menyebut, hasil Rencana Kerja (Renja) 2025 dan audit internal sudah mendapatkan persetujuan dari gubernur, dengan koreksi anggaran sebesar Rp100 miliar, yang mayoritas berasal dari efisiensi perjalanan dinas dan ATK.
“Sejauh ini, tidak ada laporan dari dinas yang menyebutkan efisiensi berdampak pada pelayanan. Tapi kalau sampai ada, kita konsen dan akan dorong perbaikan,” ucapnya.
Madonk juga mencontohkan langkah cepat Komisi 4 saat menemukan adanya pemangkasan anggaran bantuan pendidikan untuk siswa tidak mampu. Ia menyebut, anggaran untuk program bantuan masuk SMP swasta awalnya sebesar Rp10 miliar, namun sempat turun menjadi Rp3 miliar.
“Langsung saya telepon Bapelitbangda. Saya tegaskan, ini bicara masyarakat, jangan main-main. Akhirnya dinaikkan lagi,” papar Madonk, menceritakan pengalamannya.
Madonk memastikan Komisi 4 akan terus mendorong kebutuhan anggaran pelayanan publik, bukan hanya mengawasi. Madong juga mengajak dinas-dinas untuk lebih terbuka dalam menyampaikan kebutuhan anggaran mereka.
“Kita ini mitra, bukan superpower. Jangan takut. Kalau ada kekhawatiran, sampaikan saja terbuka. Kita ingin pelayanan tetap maksimal untuk masyarakat,” ucapnya.
Madonk mengingatkan, jika ada isu-isu di masyarakat yang tidak benar terkait efisiensi anggaran, Komisi 4 siap membuka ruang komunikasi dan klarifikasi.
“Kalau ada isu yang menyesatkan, langsung kita konfrontir. Komunikasi kita buka lebar-lebar,” tandasnya.
