Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Metropolitan

Belanja Hotel dan Perjalanan Dinas Dikurangi, Efisiensi APBD 2025

×

Belanja Hotel dan Perjalanan Dinas Dikurangi, Efisiensi APBD 2025

Sebarkan artikel ini
Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam

Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai melakukan efisiensi anggaran pada sejumlah kegiatan kedinasan. Efisiensi anggaran itu berlaku sejak 22 Januari 2025 lalu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 1 tahun 2025.

Dasar tersebut, mengharuskan Pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah penyesuaian dan mengevaluasi realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) triwulan pertama tahun 2025.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Yang bisa dikurangi itu kegiatan-kegiatan yang non-mandatory seperti perjalanan dinas yang masih bisa dikurangi atau kegiatan-kegiatan belanja di hotel bisa di tekan itu yang bisa kita lakukan,” ucap Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jaoharul Alam, Selasa, 18 Februari 2025.

Dikatakannya, evaluasi APBD tahun 2025 pada triwulan pertama ini dilakukan juga untuk percepatan perubahan anggaran berdasarkan arahan Bappeda Provinsi melalui Surat Edaran dari Kementerian dalam Negeri. Kendati demikian, Jaoharul masih belum dapat memastikan berapa persen efisiensi anggaran yang akan dilakukan karena masih dalam tahap perhitungan.

“Dan sekarang sedang di mapping di Bappeda mana kegiatan-kegiatan itu yang bisa dilakukan efisiensi. Kalau berapa persentasenya masih kami hitung dan sampai saat ini kan belum secara total kita hitung di Bappedanya baru mapping,” terang Jaoharul.

Dia memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan pada APBD 2025 Pemerintah Kabupaten Bekasi ini tidak akan mempengaruhi pelayanan yang selama ini berjalan. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir. Saat ini, Pemkab Bekasi tengah melakukan penyisihan anggaran yang akan di efisiensi dan penggunaannya akan ditetapkan pada perubahan anggaran usai evaluasi mendatang.

“Kalau sekarang baru disisihkan yang di efisiensi itu nanti penggunaannya akan ditetapkan pada perubahan anggaran. Sedapat mungkin kalau pelayanan itu tidak boleh berkurang, pelayanan itu tetap, apa yang menjadi harapan masyarakat itu harus dilakukan pelayanan. Dan arahan dari pemerintah pusat itu yang sifatnya mandatori itu berarti pelayanan yang wajib dilakukan oleh itu tidak boleh dikurangi,” tutupnya.

Example 120x600