Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Ketua DPRD Hadiri Musrenbang Kecamatan Bekasi Utara

×

Ketua DPRD Hadiri Musrenbang Kecamatan Bekasi Utara

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, didampingi Anggota DPRD Kota Bekasi Nawal Husni hadiri Musrenbang tingkat Kecamatan Bekasi Utara RKPD tahun 2026.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, didampingi Anggota DPRD Kota Bekasi Nawal Husni hadiri Musrenbang tingkat Kecamatan Bekasi Utara RKPD tahun 2026, bertempat di BSI Square, Senin, 03 Februari 2025.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi mengatakan dalam Musrenbang Kecamatan Bekasi Utara menitik beratkan agar pembangunan di setiap RW harus ada korelasi dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena pendapatannya mengalami turbulensi.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Kita ingin pendapatan PBB ini meningkat, karena pajak ini kan yang membiayai belanja yang salah satunya yakni belanja infrastruktur diharapkan di Bekasi Utara,” ujar Sardi Effendi.

“Saya liat tadi cukup banyak usulannya, seperti perbaikan infrastruktur. Fokus kita itu bagaimana jalan akses atau konektivitas jalan antar kelurahan harus kita benahi,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris Kecamatan Bekasi Utara, Ahmad Apandi menjelaskan, usulan pada kegiatan Musrenbang Kecamatan Bekasi Utara RKPD tahun 2026 ada ratusan dari 6 Kelurahan.

“Ada 720 usulan, dengan total pagu anggaran hampir mencapai Rp250 miliar,” bebernya.

Lanjut Apandi, pembangunan infrastruktur masih mendominasi yang diusulkan warga melalui Musrenbang di tingkat Kelurahan.

“Penanganan banjir, pelebaran saluran air dan perbaikan jalan tetap menjadi skala prioritas. Soal penanganan macet, bakal ada pembebasan lahan di pertigaan Warjo dekat Summarecon untuk mengurangi titik kemacetan,” tandasnya.

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Politik

“Setelah selesai Muscab, tahapan berikutnya PKS Kota Bekasi akan melangsungkan Musyawarah Daerah (Musda) untuk kepengurusan DPD yang baru pada Agustus 2025 mendatang,” kata Heri Koswara dalan keterangannya kepada wartawan pada Minggu, 08 Juni 2025.