Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Peristiwa

Terlibat Kasus Dugaan Gratifikasi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ditetapkan Tersangka 

×

Terlibat Kasus Dugaan Gratifikasi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ditetapkan Tersangka 

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman (SL) ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. (Poto: Ari)

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menggelandang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman (SL) ke Lapas Kelas IIA Cikarang, Selasa (29/10). Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi karena menerima dua unit mobil guna melancarkan proses administrasi Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Soleman keluar sekitar pukul 18.00 WIB dikawal petugas gabungan dengan tangan diborgol mengenakan celana jeans dan kemeja hitam yang dibalut rompi merah muda yang bertuliskan tahanan, setelah melalui pemeriksaan beberapa jam.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Penetapan tersangka SL berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang diperoleh Jaksa Penyidik. SL yang merupakan oknum Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi Tahun 2019 – 2024,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Dwi Astuti Beniyati di Cikarang Pusat, Selasa, 29 Oktober 2024 malam.

Tim penyidik seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mendapatkan bukti gratifikasi satu unit mobil merk BMW dan satu unit mobil Mitsubishi Pajero berwarna putih. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui, dua unit mobil itu diberikan oleh pihak swasta.

“Penetapan tersangka pada perkara ini merupakan pengembangan hasil penyidikan atas dugaan suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh tersangka RS kepada tersangka SL,” tambahnya.

Selama 20 hari ke depan, Soleman ditahan di rutan Lapas Kelas IIA Cikarang sebagai tahanan titipan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Ia dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Tersangka SL diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Gratifikasi dan/atau Suap Oknum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang disangka melanggar Pertama Pasal 12 huruf a atau Kedua Pasal 12 huruf e atau Ketiga Pasal 12B atau Keempat Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Kelima Pasal 5 ayat (2) jo,” tandasnya.

Example 120x600
Peristiwa

“Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas mengamankan dua orang pria beserta barang bukti yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu,” kata Aliyani dikutip Bekasiguide.com, Jumat 23 Oktober 2026. 

Peristiwa

“Kami telah meminta keterangan para pihak dan menelusuri informasi yang diperoleh. Setiap fakta kami periksa secara objektif, termasuk pengakuan yang bersangkutan mengenai bagaimana kucing itu terlepas, sehingga penanganannya didasarkan pada keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Verdika dikutip Bekasiguide.com, Sabtu 17 Oktober 2026.

Peristiwa

“Tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan membagi personel menjadi tiga SRU. SRU pertama menggunakan perahu karet dan SRU kedua menggunakan perahu rafting, masing-masing melakukan penyisiran sejauh 200 meter dari lokasi kejadian. Sementara itu, SRU ketiga melakukan pencarian secara visual melalui jalur darat dengan area penyisiran hingga satu kilometer dari titik lokasi kejadian,” ujar Bobby dikutip Bekasiguide.com, Jumat 16 Oktober 2026.

Peristiwa

“Dalam kejadian tersebut, AZ diduga menodongkan pistol jenis airgun kepada korban sambil berkata, “Serahin handphonenya.”pelaku kemudian melepaskan satu kali tembakan ke arah atas sebelum meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP). Korban sempat mengejar para pelaku sambil berteriak meminta pertolongan,” jelas Kapolres dikutip Bekasiguide.com, Kamis 15 Oktober 2026.

Peristiwa

“PUSPAGA Kota Bekasi memiliki komitmen yang kuat dalam perlindungan korban dan saksi. Kami sebenarnya sudah menyiapkan skema pencegahan dini, baik terkait kebutuhan psikologis maupun perlindungan hukum,” kata Resa dikutip Bekasiguide.com, Kamis 15 Oktober 2026.