Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Ahmad Syaikhu Tekankan Urgensi Kolaborasi antar Tingkat Pemerintahan

×

Ahmad Syaikhu Tekankan Urgensi Kolaborasi antar Tingkat Pemerintahan

Sebarkan artikel ini
Calon Gubernur Jawa Barat Ahmad Syaikhu bersama para pedagang dan pengurus Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya

Calon Gubernur Jawa Barat nomo urut 3, Ahmad Syaikhu menekankan pentingnya kolaborasi antara pemprov dengan pemerintahan Kabupaten maupun Kota.

“Dengan kolaborasi yang intensif, maka segala permasalahan yang terjadi di tengah – tengah masyarakat akan tertangani secara cepat dan solutif, ” kata Ahmad Syaikhu menjawab curhatan para pedagang dan pengurus Pasar Induk Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Rabu, 23 Oktober 2024.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Pada kesempatan itu para pedagang dan pengurus pasar menyampaikan persoalan kondisi infrastruktur yang sudah lama tak terurus dan semrawut, diantaranya saran jalan yang rusak parah.

Terkait hal itu, Syaikhu mengutarakan, meski aset pasar sepenuhnya milik Pemkot Tasikmalaya, tapi karena ini fasilitas publik, maka jika terjalin kolaborasi yang baik dengan pemerintahan provinsi, maka bisa disinergikan perbaikannya, dan itu memungkinkan.

“Sebab itu, kelak bila diberi amanah memimpin Jawa Barat bersama Pak Ilham Habibie, maka kolaborasi pemprov dengan pemkab dan pemkot akan diprioritaskan, sehingga pembangunan bisa merata di seluruh wilayah Jawa Barat, ” paparnya.

Ditambahkannya, membangun kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat harus saling kolaborasi dan bersinergi. Tidak bisa berjalan sendiri – sendiri.

“Insya Allah, jika saya dan Pak Ilham memimpin Jawa Barat, maka persoalan Pasar Induk Cikurubuk akan segera diselesaikan,” pungkas Syaikhu.

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Politik

“Setelah selesai Muscab, tahapan berikutnya PKS Kota Bekasi akan melangsungkan Musyawarah Daerah (Musda) untuk kepengurusan DPD yang baru pada Agustus 2025 mendatang,” kata Heri Koswara dalan keterangannya kepada wartawan pada Minggu, 08 Juni 2025.