Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

KPU Kota Bekasi Larang Paslon Pilkada Kampanye di Tempat Ibadah

×

KPU Kota Bekasi Larang Paslon Pilkada Kampanye di Tempat Ibadah

Sebarkan artikel ini
Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa.

Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Kota Bekasi melarang Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi untuk menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye atau Politik Praktis selama Pilkada 2024.

Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa mengatakan selain tempat ibadah, pihak juga melarang Paslon untuk menggelar kampanye di sekolah-sekolah dan fasilitas milik pemerintah.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Larangan tempat masih sama, di tempat ibadah dilarang, fasilitas pemerintah tidak diperkenankan, tempat pendidikan juga tidak dibenarkan untuk berkampanye,” kata Ali kepada wartawan pada Rabu, 25 September 2024.

Meskipun begitu, pasangan calon dan tim pemenangannya boleh melakukan kampanye di Perguruan Tinggi. Tapi, dengan syarat tidak boleh Membawa atribut calon.

“Tapi di pendidikan tinggi boleh untuk kampanye dengan metode rapat pertemuan terbatas dan tatap muka tapi dengan syarat tidak boleh membawa atribut calon,” jelasnya.

Menurut Ali, dalam melakukan kampanye paslon pilkada harus mengutamakan dan menonjolkan visi dan misi mereka. Hal itu dilakukan untuk menggaet lebih banyak lagi dukungan dari masyarakat.

“Yang penting mengutamakan program visi dan misi calon,” imbuh dia.

Example 120x600
Politik

“Saya minta tadi Disdik untuk mendata sekolah-sekolah SD, SMP, berapa yang rusak dan apa kebutuhannya, supaya bisa dimasukkan ke penganggaran 2026. Kemarin di Jatiasih kan ada sekolah yang atapnya rubuh, untung nggak ada korban,” kata anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, H. Bambang Purwanto, Kamis, 11 September 2025.

Politik

“PKS siap bersinergi dengan pemerintah Kota Bekasi, wakil wali kota, partai politik lain, dan seluruh elemen masyarakat. Program pemerintah yang bermanfaat akan kita apresiasi, kita dukung bahkan kita bantu kawal agar tepat sasaran. Tapi kalau ada kebijakan yang kurang tepat, saya minta pejabat publik PKS tetap kritis aktif menyampaikan masukan dengan santun dan baik,” tegasnya dikutip pada Senin, 08 September 2025.