Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Ini Alasan Buruh Dukung Heri Koswara dan Solihin di Pilkada 2024

×

Ini Alasan Buruh Dukung Heri Koswara dan Solihin di Pilkada 2024

Sebarkan artikel ini
Ketua KSPSI DPC Kab/Kota Bekasi, Warnadi Rakasiwi

KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Bekasi Raya resmi mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon kepala daerah Heri Koswara dan Solihin di kantor KSPSI Kota Bekasi pada Jumat, 23 Agustus 2024. Deklarasi ini dilakukan secara langsung oleh pimpinan KSPSI setempat yang juga pernah menjabat sebagai ketua relawan dalam Pilpres lalu.

Dengan dukungan ini, KSPSI menunjukkan komitmennya untuk mendukung calon yang dianggap mampu memperjuangkan hak-hak buruh dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Bekasi mendatang.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Kami melihat bagaimana dukungan buruh yang solid dapat mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan, seperti yang kami alami saat Pilpres kemarin,” ujar Ketua KSPSI DPC Kab/Kota Bekasi, Warnadi Rakasiwi pada Jumat, 23 Agustus 2024.

Warnadi menambahkan, bahwa dukungan ini tidak hanya berdasar pada pertimbangan politik, tetapi juga faktor personal. Heri Koswara merupakan teman lama dari masa kecil yang membuat dukungan ini semakin kuat.

“Saya itu temen kecil gitu ya, dia sekolah bareng dari kecil gitu makanya ya ga mungkin lah saya tinggal diam gitu,” ungkapnya.

Selain itu, Warnadi menekankan pentingnya calon kepala daerah yang memahami dan memprioritaskan isu-isu buruh, terutama dalam hal keamanan dan kesejahteraan pekerja perempuan.

“Deklarasi dukungan ini menjadi sinyal awal bahwa KSPSI siap terlibat aktif dalam proses Pilkada Kota Bekasi dan akan terus memantau serta mendukung pasangan Heri Koswara dan Solihin untuk memenuhi janji-janji mereka terhadap buruh,” tandasnya.

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.