Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian yang juga Plh. Sekda Kota Bekasi Dwie Adnyarini menginstruksikan kepada aparatur untuk melakukan perbaikan pengelolaan administrasi pemerintahan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Pertama disampaikan yang perlu dilakukan jajaran Pemkot Bekasi agar adanya peningkatan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Ia meyakini capaian Pemkot Bekasi meraih opini BPK dengan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama beberapa tahun terakhir menjadi evaluasi bersama khususnya terkait pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset daerah.
“Ada beberapa hal yang memang harus kita perbaiki dan kesalahan tiap tahun yang menyebabkan kita WDP sudah diperbaiki. Tapi tahun evaluasi berikutnya permasalahan baru. Untuk itu, menjadi penekanan khususnya di lingkup Perangkat Daerah terkait peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Ini menjadi catatan. Sejauh mana SPIP di internal masing-masing perangkat daerah. Kaitannya terkait mitigasi resiko dan pengawasan berjenjang,” katanya saat apel pagi dikutip bekasiguide.com pada Senin 27 Mei 2024.
Dikatakannya, upaya terkait peningkatan pengelolaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Untuk memperbaiki hal tersebut diantaranya perlu adanya penambahan sarana dan prasarana bagi pengelolan barang di lingkup sekolah berupa komputer atau laptop.
“Ini menjadi catatan dan perhatian kepala Dinas Pendidikan dan Bappelitbangda. Karena memang di Disdik itu sekolahnya banyak,” katanya.
Beberapa hal yang kemudian menjadi perhatiannya adanya kunjungan Inspektorat Jawa Barat terkait evaluasi pengelolaan bantuan keuangan Jawa Barat di Kota Bekasi. Ia menyampaikan agar perangkat daerah terkait membantu dokumen yang dibutuhkan.
Dwie juga menyoroti, kedisiplinan aparatur perlu ditingkatkan kembali karena masih banyak yang tidak melaksanakan apel pagi dan mengikuti paripurna LKPJ beberapa waktu lalu.
“Dalam paripurna juga perlu menjadi catatan dalam pandangan akhir fraksi untuk perbaikan Pemkot Bekasi dalam hal ini perangkat daerah terkait berkoordinasi dengan Bagian Tata Pemerintahan,” pesannya.
Evaluasi PJ Wali Kota Bekasi pada Juni mendatang juga perlu dikoordinasikan terutama pembinaan ASN. Dan monitoring dan evaluasi BUMD yang akan dilaksanakan pada waktu mendatang bisa dipersiapkan.
Lebih lanjut, Dwie mengatakan soal catatan akhir mengenai perolehan pajak bumi dan bangunan perlu ditingkatkan melalui sosialisasi PBB door to door bekerja sama dengan BJB. Untuk itu ia mengintruksikan para Camat dan Lurah meningkatkan capaian tersebut.
“PBB masih rendah capaiannya, ini dilakukan biar mengungkit kerjasama dengan kecamatan dan kelurahan,” pungkasnya.
