Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Soal Netralitas ASN, Aktivis Bekasi Minta Bawaslu Objektif 

×

Soal Netralitas ASN, Aktivis Bekasi Minta Bawaslu Objektif 

Sebarkan artikel ini

Aktivis Bekasi, Yusril Nager meminta sekaligus menegaskan, Bawaslu Kota Bekasi harus objektif menangani masalah netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang melibatkan sejumlah Camat.

Yusril menegaskan, dalam menyikapi persoalan isu netralitas ASN yang sedang ramai, ia meminta Bawaslu Kota Bekasi jangan sampai terprovokasi dengan maraknya berita viral yang bernuansa kepentingan segelintir orang atau kelompok.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Bawaslu harus lebih cermat dan objektif dalam menyikapi persoalan tersebut dan jangan sampai terbawa arus opini yang beredar,” tegas Yusril, Selasa 09 Januari 2024.

Lanjut Yusril, Bawaslu harus kembali pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

“Adapun Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, ada 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien,” terangnya menambahkan.

Selain itu, dirinya juga meminta agar para Camat tetap fokus dalam memberikan pelayanan yang optimal untuk warga Kota Bekasi.

“Dan tidak terganggu terkait isu atau opini berita Bawaslu. Serahkan semua ke Bawaslu dalam menjalani prosesnya,” pesannya.

Terpisah, Ketua GP Ansor Kota Bekasi, Hasan Muktar mengajak agar semua pihak dapat berpikir sejuk terkait hal tersebut.

“Jangan semua bereaksi negatif. Kita lihat nanti proses pelaporan dan klarifikasinya bagaimana. Biarkan Bawaslu bekerja secara objektif,” tegasnya.

Hasan juga menuturkan, untuk itu dirinya berharap agar semua pihak mendukung Bawaslu Kota Bekasi agar profesional dalam bekerja sesuai aturan perundang-undangan.

“Kalau kata orang Bekasi ‘jejeg’. Jangan terpengaruh terhadap opini kanan kiri. Bawaslu jangan sampai berkerja seolah ingin menyenangkan opini sebagian publik,” ujarnya.

Untuk itu, tegas Hasan, Ansor Kota Bekasi mendorong agar Pemerintah Kota Bekasi dan pelayanan publik tetap bisa optimal.

“Apalagi ini menyangkut pelayanan di tingkat-tingkat Kecamatan, jangan sampai terganggu karena isu politik yang terjadi,” pungkasnya.

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.

Politik

“Setelah selesai Muscab, tahapan berikutnya PKS Kota Bekasi akan melangsungkan Musyawarah Daerah (Musda) untuk kepengurusan DPD yang baru pada Agustus 2025 mendatang,” kata Heri Koswara dalan keterangannya kepada wartawan pada Minggu, 08 Juni 2025.