Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

DPRD Tuding Pemkot Bekasi Tidak Konsisten Tegakkan Regulasi PSSI Gunakan Stadion

×

DPRD Tuding Pemkot Bekasi Tidak Konsisten Tegakkan Regulasi PSSI Gunakan Stadion

Sebarkan artikel ini
Tampak ASN Pemkot Bekasi sedang melakukan senam di area Stadion Patriot Candrabhaga, Selasa (08/08/2023). (Poto:Istimewa)

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Daradjat Kardono menuding pemerintah Kota Bekasi tidak konsisten dalam menegakkan regulasi dari PSSI ihwal penggunakan stadion Patriot Chandrabaga.

“Menurut saya, harus ada kepastian hukum. Kalau ada regulasi, kalau memang mau diikutin konsisten ya konsisten jangan pandang bulu,” kata Darajat ketika dihubungi lewat selular, Selasa (08/08/2023).

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Pemkot Bekasi memakai stadion untuk kegiatan senam sparko dengan peserta pegawai pemerintah pada Selasa pagi, 8 Agustus 2023, meskipun stadion akan dipakai untuk pertandingan Liga 1 sorenya.

Sementara dalam statuta PSSI pasal 17, bahwa lapangan permainan harus steril selama 48 jam sebelum kickoff.

Darajat membandingkan dengan kasus pembatalan izin penggunaan stadion oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk senam bersama di pinggir lapangan. Alasan Pemkot Bekasi membatalkan izin karena ada peraturan dari PSSI.

“Kalau itu benar, saya kira ini sangat disayangkan karena inkonsistensi dalam penegakan regulasi. Supaya jangan sampai jadi preseden buruk, kalau sudah terbiasa melanggar aturan atau mungkin penegakan aturan itu berbasis kepentingan, nah ini yang tidak benar,” kata dia.

Melihat dua kasus ini, Darajat menyinggung sekarang merupakan tahun politik.

“Ketika ada sebuah kepentingan yang dirasa menguntungkan kemudian dilonggarkan, ada kepentingan yang dirasa menyulitkan kemudian malah diketatkan, ini perlu jadi catatan yang harus disikapi dengan baik,” kata dia.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi, Ahmad Zarkasih membenarkan ada kegiatan senam pagi tadi di dalam Stadion Patriot. Ia memastikan senam tidak menginjak rumput.

“Sepanjang itu tidak mengganggu jalannya pertandingan Liga, tidak ada masalah, kan ada panitia penyelenggarannya,” kata dia.

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.