Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Kader Muda PKS Prihatin Banyak SD Negeri Dimerger

×

Kader Muda PKS Prihatin Banyak SD Negeri Dimerger

Sebarkan artikel ini
Kader muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Deni Ardini.

BEKASI- Kader muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Deni Ardini mempertanyakan kualitas sekolah dasar negeri di Kota Bekasi. Pasalnya, cukup banyak sekolah di tingkat dasar harus marger atau digabung dengan sekolah lain akibat kekurangan peserta didik.

“Apakah berkurangnya murid karena perbedaan kualitas?” kata Deni yang juga Bacaleg DPRD Kota Bekasi Dapil Bekasi Selatan dan Bekasi Timur, Selasa(06/06/2023).

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, sebanyak 39 SD Negeri di wilayahnya dimerger. Semula jumlah SD Negeri di Kota Bekasi sebanyak 356 sekolah. Setelah merger, sekarang menjadi 317 sekolah.

Dinas Pendidikan Kota Bekasi tidak menampik alasan penggabungan karena sekolah terkait kekurangan peserta didik. Misalnya, satu kelas di sekolah yang dimerger hanya terdapat 20 peserta didik, masih di bawah standar yaitu 28-32.

Bahkan, satu sekolah ada yang di bawah 50. Artinya, jumlah murid dalam satu kelas rata-rata 9-10 orang jauh di bawah standar. Karena itu, diputuskan untuk dimerger supaya tidak membebani biaya operasional.

Sementara itu, Deni mengamati sekolah swasta tingkat dasar di Kota Bekasi terus berkembang. Artinya, ada kecenderungan orang tua lebih memilih memasukkan anaknya ke sekolah swasta meskipun tidak gratis ketimbang ke sekolah negeri.

“Kualitas pendidikan di sekolah negeri harus ditingkatkan lagi, supaya menjadi pilihan,” ucap pria yang juga Sekretaris DPD KNPI Kota Bekasi ini. (bams)

Example 120x600
Politik

“Kita sampaikan program dan ingin mengetahui permasalahan yang dirasakan warga disini. Kegiatan juga dihadiri ketua RW, para ketua RT, tokoh majelis taklim dan warga di lingkungan. Secara keseluruhan ada 250 warga yang mengikuti acara road show,” jelas Kak Nun pada Jumat, 04 Oktober 2024.