Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Tahapan Bambang bersama Anggota Banggar Kunker Konsultasi dan Koordinasi APBD P T.A 2022

×

Tahapan Bambang bersama Anggota Banggar Kunker Konsultasi dan Koordinasi APBD P T.A 2022

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi dari fraksi Gerindra, Tahapan Bambang Sutopo

BANTEN- Pemerintah Kota Bekasi bersama dengan DPRD Kota Bekasi sedang merumuskan dan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Tahun Anggaran 2022.

Dalam upaya memaksimalkan rumusan APBD perubahan T.A 2022, DPRD Kota Bekasi selaku lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan dalam budgeting (anggaran) melakukan kunjungan kerja (kunker) badan anggaran DPRD Kota Bekasi dalam rangka koordinasi dan konsultasi.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Agenda kami hari ini dalam rangka kunjungan kerja untuk konsultasi dan koordinasi terkait Perubahan Pendapatan Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD T.A 2022,”ucap Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi dari fraksi Gerindra Tahapan Bambang Sutopo di DPRD Kabupaten Serang Provinsi Banten, jum’at (23/9).

Masih menurut Tahapan Bambang, agenda konsultasi dan koordinasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi dalam rangka penguatan dan sharing penggunaan serta pendapatan anggaran di APBD Kota Bekasi untuk perubahan T.A 2022.

Pada agenda kunjungan kerja kali ini, kata Tahapan Bambang dirinya ditemani oleh pimpinan dewan lainnya serta anggota dewan yang merupakan anggota badan anggaran DPRD Kota Bekasi.

“Semoga dengan adanya konsultasi dan koordinasi kali ini, paripurna untuk pengesahan APBD Perubahan T.A 2022 bisa segera dilaksanakan,”bebernya.

Hal ini mengginggat kata Bambang, DPRD Kota Bekasi pun masih dihadapkan dengan pembahasan APBD murni tahun anggaran 2023.

“Kami optimis semuanya (APBD Perubahan tahun 2022 dan APBD Murni tahun 2023)  bisa berjalan sesuai rencana. Karena dampaknya terhadap pembangunan di Kota Bekasi akan sesuai perencanaan jika tepat waktu,”ulas dewan berkacamata dari dapil Bekasi Utara ini. (ADV PARLEMENTARIA)

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.