Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Jibang Minta BPKAD Inventarisir Aset Daerah

×

Jibang Minta BPKAD Inventarisir Aset Daerah

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Bambang Supriadi

BEKASI- Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Bambang Supriadi meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menginventarisir aset-aset Kota Bekasi.

Pasalnya, Bambang menilai, Kota Bekasi memiliki banyak sekali asset yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Saya dengar, banyak sekali aset-aset kita. Tapi kasusnya, banyak aset kabupaten yang di klaim kota, begitu pun sebaliknya. Nah, BPKAD dalam hal ini kudu bertanggungjawab soal hal ini. Mereka harus menginventarisir, mana yang punya kota dan kabupaten,” ujar Bambang, Jumat (15/07/2022).

Sebagai anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, ia menginginkan adanya kejelasan antara aset milik Kota Bekasi dengan aset Kabupaten Bekasi. Ia tidak ingin adanya pengklaiman soal aset tersebut.

“Saya mau adalah, mana sejatinya aset kota, dan mana sejatinya aset kabupaten. Jangan saling klaim,” tegas pria yang akrab disapa Bang Jibang (Haji Bambang).

Selanjutnya, ia juga meminta kepada BPKAD untuk mempertanggungjawabkan soal aset, baik itu yang bentuk fasilitas sosial (fasos) maupun fasilitas umum (fasum).

“Ada berapa ratus hektar fasos fasum yang kita punya ? Dan, berapa hektar yang sudah dipergunakan ? Nah, ini mekanismenya seperti apa ? Karna selama ini memang, banyak aset digunakan untuk tempat ibadah, karna itu sudah sewajarnya,” paparnya.

Bambang menilai, masih ada sejumlah aset fasos fasum yang belum digunakan sebagaimana mestinya. Padahal menurutnya, jika BPKAD bisa memanfaatkan hal itu dengan baik dan benar, akan ada hal positif yang dihasilkan.

“Nah, BPKAD juga harus punya terobosan untuk mengelola atau memanfaatkan fasos fasum lain yang belum tergunakan. Kan itu bisa jadi salah satu yang nantinya bisa menambah PAD kita,” pungkasnya.(Adhikarya/Setwan)

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.