Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Jaring Aspirasi Warga Jatiasih, Latu Har Hary Kawal Isu Pendidikan dan Kesehatan

×

Jaring Aspirasi Warga Jatiasih, Latu Har Hary Kawal Isu Pendidikan dan Kesehatan

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary melakukan jaring aspirasi warga atau Reses di Kecamatan Jatiasih, Kamis (28/10).

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary,  melakukan jaring aspirasi warga atau Reses di Kecamatan Jatiasih, Kamis (28/10). Dalam kesempatan tersebut, Latu tegaskan dirinya berada di garda terdepan dalam mengadvokasi isu pendidikan dan kesehatan warga Kota Bekasi.

Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, sekitar 50-an pemuda dan pemudi dari seluruh kelurahan di Jatiasih menghadiri kegiatan tersebut turut menyampaikan aspirasi kepada Latu Har Hary yang akrab disapa Bang Jampang itu.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

Latu menyampaikan beberapa capaian yang telah dilakukannya sebagai bagian dari pelayanan terhadap masyarakat Kota Bekasi. Di antara advokasi yang paling banyak dilakukannya adalah di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Yang sedang saya perjuangkan saat ini yaitu pengajuan kartu peserta PBI-APBD yang dibiayai Pemerintah Daerah,” ujar Latu.

PBI atau Penerima Bantuan Iuran APBD Kota Bekasi ditujukan untuk peserta BPJS mandiri atau yang belum memiliki kartu BPJS yang tergolong kurang mampu dan bersedia dirawat di ruang kelas III RSUD Bekasi.

“Masyarakat yang menerima kartu ini adalah penambahan kepesertaan PBI Kota Bekasi, yang berasal dari data tahun 2021. Targetnya adalah 120 ribu peserta dan sisanya saat ini masih dalam proses penginputan,” tambahnya.

Selain PBI-APBD, Latu juga menyoroti sekolah yang menerima Rombel (rombongan belajar) yang jumlahnya melebihi daya tampung saat seleksi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

“Dari hasil seleksi PPDB didapatkan data ada sekolah yang melebihi kapasitas dan harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kota Bekasi,” katanya.

Terkait dengan pendidikan dan kesehatan, Latu juga mengingatkan tentang pemberlakuan PTM di Kota Bekasi sesuai dengan inmendagri No.35, tahun 2021.

“Terkait levelisasi PPKM level 3 untuk Kota Bekasi, sekolah memang diperkenankan untuk melakukan PTM 50%. Meskipun demikian, hal ini masih harus dikaji dengan matang agar sekolah mempersiapkan dengan baik dan tidak terjadi cluster covid baru,” tandasnya.

Beberapa warga menyampaikan keluhan mengenai infrastruktur, dana hibah masjid, serta kesiapan penanganan banjir di Jatiasih.

Latu menanggapi bahwa seluruh aspirasi tersebut sudah disampaikan dalam Musrembang Kelurahan yang akan direalisasikan pada TA 2023, meskipun tidak semua harapan masyarakat dapat dipenuhi.

Komisi IV DPRD Kota Bekasi meliputi Kesejahteraan Sosial, Agama, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Ketenagakerjaan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat, Perpustakaan dan Arsip, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Narkotika dan Obat – Obat Terlarang.

Sebagai anggota Komisi, Latu Har Hary berupaya mengawal aspirasi warga sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik untuk kesejahteraan warga Bekasi. (ADV)

Example 120x600
Politik

“Laporan Hasil Pemeriksaan BPK didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas BMSDA dengan salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary dikutip bekasiguide.com pada Jumat, 27 Jumat 2025.