Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Politik

Heri Suko Klarifikasi Ketidakhadiran Saat HUT Golkar Kota Bekasi Ke 55

×

Heri Suko Klarifikasi Ketidakhadiran Saat HUT Golkar Kota Bekasi Ke 55

Sebarkan artikel ini
Sekretaris DPD Golkar Kota, Heri Suko Martono. (Poto:ist)

BEKASI- Menanggapi  adanya pemberitaan Sekjen DPD Golkar Kota Bekasi Heri Suko Martono yang absen pada HUT Golkar Kota Bekasi ke 55 dan diberitakan adanya Disharmonisasi di tubuh Golkar Kota Bekasi langsung di respon Sekjen Golkar Kota Bekasi.

Terkait ketidakhadiran Heri pada HUT Golkar dikarenakan Sekjen Golkar tersebut sedang menghadiri acara pernikahan keluarganya di luar kota.

Scroll Ke Bawah Untuk Melanjutkan
Advertisement

“Satu minggu sebelum acara saya sudah meminta ijin kepada Ketua DPD Golkar (Rahmat Effendi),” jelas Sekretaris DPD Golkar Kota Bekasi, Heri Suko Martono dalam klarifikasinya kepada bekasiguide.com pada Senin (21/10/2019).

Adanya isu yang menerpa dirinya yang sengaja tidak hadir dan lebih memilih untuk keluar Kota ketimbang perayaan HUT Partai  berlambang beringin adalah suatu hal yang keliru menurutnya.

“Jadi memang saya ada acara nikahan keluarga bang, dan saya sebelumnya sudah minta ijin dulu sama beliau,” jelasnya lagi.

Sementara itu menanggapi adanya beberapa faksi di tubuh Golkar jelang Musyawarah Daerah (Musda) hal tersebut langsung di bantah oleh Heri. Menurut pria berkacamata ini, Golkar Kota Bekasi tetap solid.

“Kami di Golkar tidak ada faksi-faksi, dan semuanya Solid,” tegasnya.

Terkait proses pencalonan ketua DPD dan siapa sosok yang akan menjadi ketua DPD Golkar Kota Bekasi pada Musda nanti, kata Heri tentunya adalah sosok kader yang terbaik dari partai yang dinakhodai Airlangga Hartarto tersebut.

“Siapapun Ketua DPD Golkar selanjutnya adalah Putra dan Putri terbaik Kader Golkar Kota Bekasi,” pungkasnya. (TIM)

Example 120x600
Politik

“Ada Jalan Alinda dan Jalan Perjuangan yang saat ini tengah dikerjakan. Tentu akan banyak pengendara yang dialihkan ke jalur alternatif lain. Saya mendorong agar Dinas Perhubungan melakukan pemantauan di beberapa titik yang berpotensi menjadi pusat kemacetan,” ujar Kamil.

Politik

“Kami tegaskan bahwa dana itu bukan hibah. Tetapi belanja uang untuk kegiatan di lingkungan warga. Bahkan akan diutamakan bagi RT yang mampu menggerakkan masyarakat, terutama dalam upaya pengurangan sampah,” jelas Murfati dalam rapat dengar pendapat bersama Pemkot Bekasi dan seluruh camat, Kamis, 02 Oktober 2025.